Rest Area Puncak Gunung Mas Diperluas 4 Hektare, Polsek Cisarua Dipindah
KABUPATEN BOGOR — Pemerintah Kabupaten Bogor resmi memulai penataan ulang kawasan Rest Area Puncak di Gunung Mas, Kecamatan Cisarua. Perluasan akan menamba
KABUPATEN BOGOR — Pemerintah Kabupaten Bogor resmi memulai penataan ulang kawasan Rest Area Puncak di Gunung Mas, Kecamatan Cisarua. Perluasan akan menambah luas area istirahat dari yang semula terbatas menjadi 4 hektare lahan baru, ditargetkan rampung sebelum libur panjang akhir tahun. Langkah ini ditempuh menyusul padatnya arus wisatawan yang kerap memacetkan Jalur Puncak, terutama pada akhir pekan dan musim liburan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Yudi Trihapsari, mengungkapkan proyek ini mencakup pemindahan Mapolsek Cisarua yang saat ini berdiri di area rest area existing. “Bangunan polsek akan kami pindahkan ke dalam, tepatnya di lahan milik pemda yang tidak mengganggu fungsi utama rest area,” terangnya dalam rapat koordinasi di Cibinong, Senin (11/9). Pemindahan ini dijadwalkan selesai dalam tiga bulan sejak peletakan batu pertama.
Dengan luas mencapai 4 hektare, rest area baru akan dilengkapi 200 slot parkir kendaraan kecil, 50 slot bus, serta zona kuliner terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkan tiga akses keluar-masuk yang langsung terhubung ke sistem satu arah (one way) rekayasa lalu lintas Puncak. “Jadi nanti kendaraan dari arah Jakarta bisa masuk, istirahat, lalu melanjutkan perjalanan tanpa memotong arus berlawanan,” tambah Yudi.
Peran Ganda: Istirahat Sekaligus Simpul Wisata
Konsep baru ini tidak sekadar menyediakan toilet dan warung. Pemkab Bogor mendesain ulang kawasan menjadi simpul wisata yang memadukan fungsi istirahat dengan atraksi lokal. Area komersial akan menampung 150 tenant UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM, sementara panggung budaya disiapkan untuk pertunjukan seni Sunda setiap akhir pekan.
“Rest area yang ideal adalah yang membuat pengunjung betah, bukan hanya transit, sehingga tekanan kendaraan di jalan utama berkurang lebih lama,” ujar Dian Indriyani, pengamat transportasi dari Universitas Pakuan.
Rekayasa Lalu Lintas Terintegrasi
Salah satu persoalan utama Jalur Puncak adalah bottleneck di titik Gunung Mas. Volume kendaraan yang masuk mencapai 12.000 unit per hari pada puncak musim libur, padahal kapasitas jalan hanya 8.000 unit. Dengan perluasan ini, sistem buka-tutup akan lebih fleksibel karena kendaraan bisa ditampung lebih banyak di rest area saat jalur ditutup sementara.
| Komponen | Sebelum | Sesudah |
|---|---|---|
| Luas lahan | 1,2 hektare | 4 hektare |
| Slot parkir mobil | 80 unit | 200 unit |
| Slot bus | 15 unit | 50 unit |
| Akses langsung ke one way | Tidak ada | 3 titik |
| Tenant UMKM | 30 unit | 150 unit |
Pemindahan Polsek: Efisiensi dan Keselamatan
Rencana pemindahan Mapolsek Cisarua ke area dalam bukan langkah baru. Bangunan polsek saat ini dinilai menghambat sirkulasi kendaraan, terutama saat petugas harus mengatur lalu lintas di depan markas. Kapolsek Cisarua, AKP Dede Suhendar, menyambut baik rencana ini. “Kami mendukung penuh. Justru dengan posisi baru, akses operasional kami ke jalan utama tetap terjaga tanpa mengganggu pengunjung rest area,” katanya.
Pemkab Bogor telah mengalokasikan Rp 12 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk pembangunan gedung polsek baru dan pembebasan lahan tambahan. DPRD Kabupaten Bogor dikabarkan menyetujui alokasi ini dalam rapat paripurna pekan lalu.
Tantangan Lingkungan dan Sosial
Meski optimistis, proyek ini tidak lepas dari sorotan. Lahan yang akan digunakan mencakup sebagian kebun warga dan area resapan air. “Pemkab harus memastikan pembangunan tidak mengorbankan fungsi hidrologis kawasan Puncak yang sudah kritis,” tegas Andi Rahman, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat. Ia merujuk pada data debit mata air di Cisarua yang menurun 15 persen dalam lima tahun terakhir akibat alih fungsi lahan.
Pemkab berjanji menyisakan 30 persen area menjadi ruang terbuka hijau dan membangun sumur resapan di 10 titik. Negosiasi dengan 12 kepala keluarga yang terdampak juga diklaim sudah mencapai kata sepakat dengan kompensasi lahan sesuai appraisal independen.
Menteri Pariwisata dan Menteri Perhubungan rencananya akan meninjau lokasi akhir bulan ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan air bersih dan sistem drainase. “Kami ingin pastikan ini menjadi percontohan rest area nasional,” tutup Yudi.
Comments (0)