Ketua DTKJ Usulkan Mikrotrans Tidak Lagi Gratis, Tarif Dipertimbangkan

JAKARTA — Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan agar layanan Mikrotrans tidak lagi digratiskan. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan transportasi publik ibukota yang selama ini menanggung beban subsidi cukup besar.

Evaluasi Kebijakan Subsidi

Sugihardjo menilai sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan tarif Rp0 untuk Mikrotrans. Menurutnya, pengenaan tarif terjangkau justru dapat meningkatkan kualitas layanan dan rasa memiliki masyarakat terhadap transportasi publik.

"Kami mengusulkan agar Mikrotrans tidak gratis lagi, tetapi tetap dengan tarif yang sangat terjangkau bagi masyarakat," ujar Sugihardjo, Minggu (6/7).

DTKJ memandang bahwa subsidi penuh yang selama ini diberikan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dengan tarif berbayar, dana subsidi dapat dialihkan untuk peremajaan armada dan peningkatan frekuensi layanan.

Mekanisme Tarif dan Dampak

Usulan ini muncul di tengah upaya Pemprov DKI memperluas cakupan layanan Mikrotrans ke lebih banyak rute. Saat ini, Mikrotrans beroperasi di ratusan rute yang terintegrasi dengan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta. Beberapa poin penting dalam usulan DTKJ: - Tarif diusulkan tetap di bawah tarif angkutan umum reguler - Skema subsidi dialihkan dari subsidi penuh menjadi subsidi sebagian - Integrasi tarif dengan moda transportasi lain tetap dipertahankan

Respons Publik

Usulan ini memicu beragam respons masyarakat. Sebagian pengguna mengkhawatirkan beban tambahan bagi kelompok ekonomi bawah, sementara yang lain menilai tarif terjangkau dapat mengurangi penyalahgunaan layanan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pemprov DKI Jakarta sendiri belum memberikan keputusan final terkait usulan ini. Kajian lebih mendalam diperkirakan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi transportasi publik Jakarta yang lebih berkelanjutan.