Ratu Máxima Rampungkan Kunjungan Kerja di Indonesia

Jakarta — Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda menuntaskan lawatan resminya ke Indonesia, Rabu (12/3/2025), setelah serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung sejak Senin (10/3/2025). Kunjungan dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan (UNSGSA) ini difokuskan pada evaluasi kemajuan serta penguatan komitmen Indonesia dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di hari terakhir kunjungan, Ratu Máxima menggelar dialog dengan para pelaku usaha mikro dan penerima kredit program pemerintah di sebuah pasar tradisional di kawasan Jakarta Timur. Dialog tersebut menjadi penutup rangkaian pertemuan yang sebelumnya melibatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertemuan Tingkat Tinggi di Jakarta

Pada hari pertama, Ratu Máxima diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama hampir dua jam itu, dibahas kemajuan Indonesia dalam mendorong keuangan inklusif, terutama melalui transformasi digital yang menjangkau daerah terpencil. Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. “Kami terus memperkuat infrastruktur digital dan regulasi agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan keuangan formal,” ujar Presiden.

Usai bertemu Presiden, Ratu Máxima melanjutkan agendanya ke Kementerian Keuangan. Di hadapan Menteri Keuangan dan jajarannya, ia menyatakan apresiasi atas langkah pemerintah dalam memperkenalkan pembiayaan skala mikro berbasis teknologi, seperti Kredit Usaha Rakyat digital yang telah menyalurkan dana hingga Rp 198,5 triliun sepanjang 2024. “Indonesia adalah contoh nyata bagaimana inovasi digital dapat menjembatani kesenjangan akses keuangan,” kata Ratu Máxima.

Capaian Inklusi Keuangan Indonesia Disorot

Puncak kunjungan kerja ditandai dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Inklusif di gedung Bank Indonesia. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar itu memaparkan capaian terbaru: indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 89,1 persen pada 2024, meningkat signifikan dari 76,2 persen di 2019. Data tersebut berasal dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan OJK.

Ratu Máxima menyoroti bahwa peningkatan tersebut melampaui target yang ditetapkan Dewan Nasional Keuangan Inklusif. “Pencapaian ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor mampu membawa perubahan nyata. Namun, pekerjaan belum selesai—tantangan terbesar kini adalah memastikan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha ultra-mikro memperoleh manfaat yang setara,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi integrasi layanan keuangan dengan program perlindungan sosial pemerintah, termasuk penyaluran bantuan langsung tunai melalui dompet digital yang menjangkau lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Digitalisasi

Menindaklanjuti masukan dari UN Secretary-General's Special Advocate, Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk mempercepat implementasi tiga inisiatif prioritas. Pertama, perluasan jaringan agen keuangan digital di 7.200 desa yang belum terjangkau layanan perbankan. Kedua, penguatan literasi keuangan bagi 30 juta pelajar melalui integrasi kurikulum nasional. Ketiga, penerapan standar keterbukaan data keuangan yang memungkinkan masyarakat mengakses riwayat kredit secara transparan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Ketua Dewan Komisioner OJK menegaskan bahwa seluruh inisiatif tersebut akan dituangkan dalam Peta Jalan Keuangan Inklusif 2025–2030 yang akan disahkan pada pertengahan tahun ini. “Kami tidak hanya mengejar angka indeks, tetapi juga kualitas pemanfaatan layanan keuangan yang berkelanjutan,” ujarnya. Gubernur BI menambahkan bahwa sistem pembayaran nasional seperti QRIS telah menjadi tulang punggung inklusi, dengan total transaksi menembus Rp 245 triliun pada kuartal pertama 2025.

Kunjungan Ratu Máxima kali ini merupakan yang ketiga kalinya ke Indonesia sejak ia menjabat sebagai Utusan Khusus PBB pada 2014. Lawatan sebelumnya terjadi pada 2016 dan 2019. Di akhir kunjungan, ia menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia akan terus memainkan peran kunci dalam forum global guna mendorong agenda keuangan inklusif, terutama menjelang Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dijadwalkan berlangsung di Afrika Selatan akhir tahun ini. “Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat, dan saya melihat tekad yang besar untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari sistem keuangan modern,” pungkasnya.

Baca juga:

• Kejutan di Perempat Final: Norwegia Singkirkan Inggris 2-0
• Ketika Pierce Brosnan Menghidupkan Kembali Agen 007 lewat GoldenEye