Ratu Máxima Akhiri Misi Keuangan Inklusif di Indonesia

Jakarta – Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda menuntaskan rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari di Indonesia. Lawatan yang berlangsung sejak awal pekan ini berfokus pada penguatan sistem keuangan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keuangan Inklusif demi Pembangunan (UNSGSA), Ratu Máxima melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan jajaran pejabat tinggi negara, pelaku industri jasa keuangan, serta komunitas akar rumput.

Menakar Kemajuan Inklusi Keuangan Nasional

Kedatangan Ratu Máxima disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin pagi. Agenda pertama lawatan dimulai dengan pertemuan tertutup bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga otoritas moneter dan keuangan itu memaparkan capaian indeks inklusi keuangan nasional yang telah menembus 88,7 persen per akhir tahun lalu. Angka ini menunjukkan lompatan signifikan dari posisi 76,1 persen pada 2019.

"Kami menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan berkelanjutan yang diberikan UNSGSA terhadap upaya Indonesia memperluas akses keuangan. Transformasi digital telah menjadi katalis utama, namun pekerjaan rumah masih tersisa di segmen perempuan pelaku usaha ultra mikro dan masyarakat di wilayah tertinggal," ujar Gubernur Bank Indonesia dalam keterangan pers bersama seusai pertemuan.

Ratu Máxima menekankan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan inklusi keuangan dengan memastikan bahwa akses yang terbuka juga diiringi oleh literasi keuangan yang memadai. "Akses tanpa pemahaman hanya akan melahirkan kerentanan baru. Indonesia telah membangun fondasi yang kokoh, kini saatnya memperdalam kualitas layanan agar benar-benar memberdayakan," tegasnya.

Dialog dengan Pelaku Usaha Perempuan dan UMKM

Hari kedua kunjungan diisi dengan agenda lapangan yang membawa Ratu Máxima ke Pasar Induk Kramat Jati dan sebuah sentra usaha mikro di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Di lokasi ini, ia berdialog langsung dengan para pedagang perempuan yang memanfaatkan layanan keuangan digital seperti pembayaran berbasis kode respons cepat dan pinjaman mikro melalui platform teknologi finansial.

Sebanyak 23 pedagang yang tergabung dalam koperasi simpan pinjam setempat berbagi pengalaman tentang bagaimana akses terhadap kredit usaha kecil telah mengubah skala bisnis mereka. Siti Maemunah, seorang pedagang rempah-rempah berusia 47 tahun, menuturkan bahwa pinjaman modal kerja sebesar Rp5 juta dari bank milik negara telah membantunya meningkatkan omzet harian hingga dua kali lipat dalam enam bulan terakhir.

"Ratu Máxima bertanya secara rinci tentang suku bunga, tenor pinjaman, dan proses pengajuan. Beliau sangat memahami persoalan yang kami hadapi sebagai perempuan pelaku usaha. Saya tidak menyangka tamu sepenting ini mau mendengar cerita kami," kata Siti Maemunah.

Kunjungan ini juga menyoroti program kredit pemerintah yang menargetkan 30 juta pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan formal pada tahun depan. Menteri Koperasi dan UKM yang mendampingi rombongan menyatakan bahwa pemerintah tengah menyederhanakan prosedur pengajuan kredit usaha rakyat dengan memangkas persyaratan agunan bagi pinjaman di bawah jumlah tertentu.

Pertemuan Tingkat Tinggi dan Rekomendasi Kebijakan

Puncak lawatan berlangsung di Istana Merdeka pada hari ketiga, di mana Ratu Máxima diterima dalam audiensi kenegaraan. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membahas integrasi program perlindungan sosial dengan layanan keuangan digital.

"Bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat telah menjadi gerbang masuk bagi jutaan warga untuk pertama kalinya berinteraksi dengan sistem perbankan formal. Ini adalah model yang direkomendasikan untuk direplikasi di negara-negara berkembang lainnya," ujar Presiden dalam pernyataan resmi yang dibacakan Menteri Sekretaris Negara.

Ratu Máxima menyampaikan tiga rekomendasi utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, percepatan perluasan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Indonesia timur sebagai prasyarat layanan keuangan digital. Kedua, pengembangan produk asuransi mikro berbasis komunitas untuk melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dari guncangan ekonomi. Ketiga, penguatan kerangka regulasi untuk mengawasi pertumbuhan industri pinjaman online agar tidak merugikan konsumen rentan.

"Ratu Máxima menyatakan optimismenya bahwa Indonesia akan mencapai target inklusi keuangan 90 persen dalam dua tahun ke depan. Namun beliau mengingatkan bahwa persentase terakhir justru yang paling sulit dicapai karena menyasar kelompok paling termarjinalkan," demikian disampaikan dalam keterangan resmi UNSGSA yang dirilis selepas pertemuan.

Di penghujung kunjungan, Ratu Máxima dan delegasi bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Lawatan ini merupakan kunjungan keenam yang dilakukan Ratu Máxima ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus PBB, menandai kemitraan panjang antara lembaga internasional tersebut dengan pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif.

Baca juga:

• Mashhad — Muzani, Sugiono, Gus Yahya Takziah Makam Ayatollah Khamenei
• Marc Marquez Kuasai Kualifikasi Jerman, Podium Depan Disapu Ducati