Purbaya Ancam Potong Anggaran Daerah yang Hambat Investasi
Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ancaman tegas terhadap seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah yang tidak menjalankan keputusan Satuan Tugas (Satgas
Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ancaman tegas terhadap seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah yang tidak menjalankan keputusan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking. Menurut laporan media kami, langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap regulator dan eksekutor di tingkat pusat maupun daerah berkomitmen penuh dalam mempercepat realisasi investasi di Indonesia. Satgas Debottlenecking sendiri hadir sebagai upaya strategis pemerintah untuk menyelesaikan berbagai hambatan regulasi dan operasional yang kerap dihadapi para investor dalam menjalankan proyeknya di tanah air. Kehadiran satgas ini diharapkan mampu memutus mata rantai birokrasi yang selama ini dianggap menghambat masuknya modal ke sektor-sektor prioritas.
Sanksi Tegas bagi Penyimpangan
Dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com, Minggu (28/6/2026), Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan ragu-ragu menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Keuangan untuk memotong alokasi anggaran instansi yang terbukti menyimpang dari arahan Satgas. Ancaman pemotongan anggaran ini dinilai sebagai langkah ekstrem namun diperlukan guna memaksa seluruh jajaran pemerintah bekerja secara sinergis mendukung iklim investasi nasional. Ia berpendapat bahwa tanpa adanya konsekuensi nyata, keputusan satgas hanya akan menjadi rekomendasi tanpa kekuatan hukum yang efektif di lapangan.
"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," ujar Purbaya.
Perkuat Koordinasi demi Genjot Investasi
Selain ancaman sanksi anggaran, Purbaya juga mengaku tengah memperkuat koordinasi lintas K/L secara intensif. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan teknis yang selama ini menjadi keluhan pelaku usaha, baik dari segi perizinan, regulasi bertumpuk, maupun implementasi kebijakan di lapangan. Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah berupaya keras menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, prediktif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada para investor.
Sebelumnya, dalam sebuah pertemuan dengan para pelaku usaha, termasuk investor dan perusahaan-perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam KOCHAM Indonesia (Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia), Menteri Keuangan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendengarkan masukan dari dunia usaha. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kepercayaan investor asing dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik di kawasan Asia Tenggara. Dengan langkah konkret ini, Purbaya berharap seluruh stakeholder dapat bergerak serentak mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apaberita.com melaporkan.
Comments (0)