Proyek BRT Bandung Raya Dipercepat, Operasi Penuh Ditargetkan 2027

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan percepatan pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan metropolitan Bandung Raya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa layanan transportasi massal modern tersebut harus sudah beroperasi secara penuh pada tahun 2027. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan mobilitas 7,8 juta penduduk yang semakin mendesak.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Transportasi Publik yang digelar di Ruang Serba Guna Gedung Sate, Bandung, Senin (28/7/2026), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan arahan langsung kepada seluruh pemangku kepentingan. “Kita tidak bisa lagi memperpanjang perdebatan. Hari ini kita putuskan, BRT harus menjadi tulang punggung transportasi Bandung Raya paling lambat dua tahun ke depan,” ujar Dedi Mulyadi di hadapan para bupati dan wali kota se-Bandung Raya, Kepala Dinas Perhubungan, serta perwakilan Kementerian Perhubungan.

Komitmen Politik dan Payung Hukum

Menindaklanjuti arahan Presiden tentang pengembangan transportasi perkotaan berkelanjutan, Gubernur Dedi Mulyadi telah menandatangani Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2026. Instrumen hukum ini mengikat lima pemerintah daerah—Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang—dalam satu kesatuan perencanaan dan pembiayaan.

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Asep Rahmat Hidayat, menyatakan dukungan penuh dari parlemen. “Kami telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp1,2 triliun dalam APBD Perubahan 2026. Dukungan ini bagian dari komitmen politik untuk menghadirkan transportasi yang manusiawi,” ucap Asep seusai Rapat Pleno Badan Anggaran, Selasa (29/7). Ia menambahkan, pengesahan Peraturan Daerah tentang Transportasi Massal akan dirampungkan pada masa sidang Agustus mendatang.

Rencana Koridor dan Infrastruktur Pendukung

Berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, proyek BRT Bandung Raya akan mengoperasikan tiga koridor utama pada tahap pertama. Koridor selatan menghubungkan Leuwigajah–Soreang sepanjang 17 kilometer, koridor timur melayani rute Cicaheum–Cibiru–Jatinangor sejauh 20 kilometer, serta koridor barat-daya dari Elang–Gedebage–Buahbatu dengan total panjang 14 kilometer. Ketiganya didesain dengan jalur dedicated lane yang terpisah secara fisik dari lalu lintas campuran.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dedi Taufik, menjelaskan bahwa armada awal akan menggunakan 132 unit bus listrik produksi dalam negeri. “Setiap unit mampu mengangkut 150 penumpang dengan headway 5 menit pada jam sibuk. Kami proyeksikan angkutan harian mencapai 480.000 penumpang saat operasi penuh,” terang Dedi Taufik dalam pemaparan teknis, Selasa (29/7).

Integrasi Multimoda dan Kawasan Penyangga

BRT Bandung Raya tidak diposisikan sebagai moda tunggal, melainkan simpul integrasi dengan layanan kereta api, angkutan kota, dan feeder berbasis kendaraan listrik kecil. Stasiun-stasiun utama seperti Stasiun Bandung, Kiaracondong, dan Gedebage akan menjadi titik transit langsung tanpa harus keluar dari area stasiun, menerapkan skema pembayaran tunggal melalui kartu uang elektronik yang berlaku di seluruh moda.

Di kawasan penyangga, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan 14 halte park-and-ride. Fasilitas ini memungkinkan pengendara kendaraan pribadi dari daerah seperti Lembang, Margahayu, dan Rancaekek untuk beralih ke BRT sebelum memasuki pusat kota. “Konsep push and pull kami terapkan. Kami dorong warga keluar dari kendaraan pribadi, kami tarik mereka ke dalam sistem transportasi publik yang nyaman dan tepat waktu,” jelas Gubernur Dedi Mulyadi.

Target Waktu dan Pendanaan

Proyek ini dikebut dengan target konstruksi fisik dimulai pada triwulan pertama tahun 2025, setelah seluruh proses pembebasan lahan diselesaikan sepanjang tahun 2024. Kontruksi koridor prioritas selatan–timur dijadwalkan selesai pada akhir 2026, memungkinkan uji coba operasi dengan penumpang terbatas pada awal 2027. Operasi komersial penuh ditetapkan paling lambat 17 Agustus 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Struktur pendanaan berasal dari tiga sumber utama: APBD Provinsi Jawa Barat (45 persen), APBN melalui Kementerian Perhubungan (40 persen), dan pinjaman lunak Bank Pembangunan Asia atau ADB (15 persen). Skema ini disahkan melalui Keputusan Gubernur tentang Rencana Investasi Jangka Menengah Daerah Bidang Transportasi, yang ditandatangani pada 15 Juli 2026. “Tidak ada ruang untuk mundur. Tahun 2027 adalah tenggat mutlak yang sudah kami tetapkan bersama,” tegas Dedi Mulyadi.