Prasetyo Hadi Dilantik sebagai Mensesneg Kabinet Merah Putih

Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024, sebagai bagian dari rangkaian pengangkatan 48 menteri yang ditetapkan untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintahan baru hasil Pemilu 2024.

Upacara Pelantikan di Istana Negara

Pelantikan Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg disahkan dalam prosesi serentak bersama para menteri lainnya. Rapat Koordinasi dan prosesi pleno pembentukan kabinet telah disepakati lebih dahulu sebagai landasan penetapan nama-nama yang akan memimpin kementerian dan lembaga negara. Dalam rapat tersebut, keputusan pengangkatan Prasetyo Hadi ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengalaman administratif dan kebutuhan struktur penyelenggaraan pemerintahan.

Upacara dimulai pada pagi hari dengan prosesi pengucapan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruh menteri yang dilantik mengucapkan janji untuk memenuhi tugas kepemerintahan dengan sebaik-baiknya.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Menteri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya," ujar Prasetyo Hadi dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembentukan kabinet yang besar tersebut merupakan keputusan strategis untuk memastikan seluruh sektor pembangunan mendapat perhatian serius dari pemerintahan pusat. Hadirnya Prasetyo Hadi di posisi Sekretaris Negara dinilai menjadi penentu kelancaran koordinasi antarlembaga.

Jejak Karier di Pemerintahan Daerah

Sebelum menduduki jabatan di tingkat pusat, Prasetyo Hadi memiliki pengalaman administrasi di daerah. Ia menjabat sebagai Wali Kota Kediri, Jawa Timur, periode 2019-2024. Selama memimpin kota tersebut, ia dikenal menindaklanjuti berbagai program infrastruktur dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kota.

Kariernya di dunia pemerintahan daerah tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan pengangkatannya ke jajaran kabinet nasional. Pengalaman praktis di eksekutif daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan implementasi di tingkat lokal. Selain itu, latar belakangnya sebagai kepala daerah dipandang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Sekretariat Negara.

Dalam Rapat Koordinasi internal yang digelar usai pelantikan, Prasetyo Hadi menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Ia menyatakan bahwa Sekretariat Negara akan berfungsi sebagai motor penggerak koordinasi antarkementerian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Tantangan Memimpin Sekretariat Negara

Sebagai Mensesneg, Prasetyo Hadi bertanggung jawab mengelola administrasi presiden, menyusun agenda kenegaraan, dan memastikan kelancaran komunikasi antara Presiden dengan para menteri. Tugas tersebut berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Menteri Sekretaris Negara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyambut pelantikan kabinet baru dengan harapan agar seluruh jajaran menteri dapat bekerja sesuai program prioritas nasional. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam setiap keputusan yang diambil oleh Sekretariat Negara terkait koordinasi kebijakan pemerintah.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Sekretariat Negara akan memperkuat fungsi pengawalan terhadap program-program strategis Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas di lingkungan kementeriannya akan ditujukan untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik. Langkah awal tersebut menjadi indikasi bahwa Mensesneg akan berperan aktif dalam memastikan stabilitas birokrasi selama periode pemerintahan yang baru dilantik.