Prasetyo Hadi Buka Suara soal Kenaikan Harga Plastik

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kenaikan harga plastik di lingkungan Kompleks Istana Negara, Jakarta, terjadi akibat lonjakan harga bahan baku global dan gangguan rantai pasok. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurut Prasetyo Hadi, harga plastik untuk kebutuhan operasional Istana naik sebesar 12–15 persen sejak awal tahun 2026, sejalan dengan tren kenaikan harga minyak mentah dunia dan biaya logistik internasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan kebijakan baru yang memicu lonjakan tersebut, melainkan murni tekanan pasar eksternal.

Penyebab Kenaikan Harga

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Staf Kepresidenan, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Prasetyo Hadi merinci bahwa komoditas plastik yang paling terdampak adalah kantong plastik, wadah sekali pakai, dan kemasan logistik. Ia menyebutkan bahwa sejak Februari 2026, harga resin plastik di pasar global naik 18 persen akibat pemangkasan produksi di negara-negara penghasil utama.

Pemerintah, lanjutnya, telah mengambil langkah untuk menekan dampak kenaikan tersebut dengan mengoptimalkan pengadaan melalui sistem e-katalog dan memanfaatkan sisa anggaran belanja tahun sebelumnya. Namun, ia mengakui bahwa penyesuaian harga di tingkat konsumen tidak dapat dihindari sepenuhnya.

Dampak Terhadap Operasional Istana

Kenaikan harga plastik berdampak langsung pada biaya operasional harian di Kompleks Istana Negara, termasuk untuk kebutuhan layanan tamu, acara kenegaraan, dan administrasi. Prasetyo Hadi menyatakan bahwa total kenaikan beban belanja plastik diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar hingga akhir tahun 2026. Meski demikian, ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk sektor prioritas seperti protokol kesehatan dan keamanan.

Kepala Sekretariat Presiden yang turut hadir dalam rapat menyatakan bahwa penghematan akan dilakukan pada item non-esensial, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin pegawai dan penggantian sebagian ke bahan alternatif ramah lingkungan.

Tanggapan Fraksi dan Pengamat

Menanggapi penjelasan tersebut, Fraksi Partai Demokrat di DPR menyatakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengadaan agar tidak terlalu bergantung pada impor. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Andi Syafrani, mengatakan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (9/4/2026), bahwa kenaikan harga plastik harus diantisipasi dengan memperkuat industri hilir dalam negeri.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa penjelasan Prasetyo Hadi sudah cukup komprehensif, namun ia mengingatkan bahwa kenaikan harga plastik di sektor pemerintahan bisa menjadi indikasi tekanan inflasi yang lebih luas. “Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan stabilisasi harga agar tidak membebani APBN,” ujarnya.

Langkah Selanjutnya

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kemensetneg akan menggelar rapat koordinasi lanjutan bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pekan depan untuk membahas opsi diversifikasi bahan baku dan negosiasi harga dengan pemasok. Ia juga memastikan bahwa keputusan kenaikan harga tidak akan melampaui pagu anggaran yang telah disahkan oleh DPR.

“Kami akan terus memantau perkembangan pasar dan memastikan setiap kenaikan dikelola secara proporsional tanpa mengganggu pelayanan publik,” tutup Prasetyo Hadi.