Rapat Anggaran DPRD Riau Ricuh, Pimpinan dan Anggota Terlibat Adu Fisik

Pekanbaru — Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berujung kericuhan pada Kamis, 16 Juli 2026. Insiden yang melibatkan pimpinan dewan dan sejumlah anggota ini terjadi sekitar pukul 16.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Peristiwa tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan yang tajam mengenai alokasi anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berujung pada aksi saling dorong dan pemukulan.

Kronologi dan Pemicu Kericuhan

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau, Abdul Wahid, berlangsung alot sejak pukul 13.00 WIB. Agenda utama rapat adalah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2026. Suasana mulai memanas ketika Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Gerindra menyampaikan interupsi terkait usulan pemangkasan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan.

Anggota Fraksi PDIP, Marwan Siregar, dalam interupsinya menyatakan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp 127 miliar pada Dinas PUPR tidak disertai kajian yang memadai. "Kami meminta penjelasan resmi dari Badan Anggaran. Pemotongan sebesar itu tanpa dasar perencanaan yang jelas berpotensi melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020," ujar Marwan Siregar di hadapan peserta rapat. Permintaan tersebut tidak segera ditanggapi oleh pimpinan rapat, sehingga muncul ketegangan verbal antara kubu yang mendukung dan menolak pemangkasan tersebut.

Detik-Detik Kontak Fisik

Ketegangan mencapai puncak ketika Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Golkar, Syamsul Arifin, memutuskan untuk menskors rapat selama 15 menit. Keputusan ini menuai protes dari sejumlah anggota yang menilai skorsing justru digunakan untuk lobi di luar mekanisme resmi. Beberapa anggota yang tidak terima kemudian mendekati meja pimpinan. Saksi mata, Hendra Gunawan, staf Sekretariat DPRD Riau, mengungkapkan bahwa terjadi adu mulut antara Syamsul Arifin dan anggota Fraksi Gerindra, Darmawan Putra. "Tiba-tiba suara bentakan keras, lalu terlihat dorong-dorongan. Pak Darmawan sempat memukul meja, kemudian perkelahian tidak terhindarkan," tutur Hendra Gunawan.

Video amatir yang direkam oleh salah seorang tenaga ahli fraksi menunjukkan situasi chaos di dalam ruang rapat. Beberapa orang terlihat mencoba melerai, sementara pimpinan dewan lainnya meninggalkan ruangan dengan pengawalan. Seorang anggota staf administrasi, yang enggan disebutkan namanya, mengalami luka ringan pada bagian pelipis setelah terkena lemparan botol air mineral.

Respons Resmi dan Penanganan Insiden

Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Riau, Fitriani Yusuf, dalam keterangan resminya pada pukul 18.00 WIB menegaskan bahwa situasi telah kembali kondusif. "Kami menyatakan bahwa kericuhan yang terjadi murni akibat kesalahpahaman teknis dalam pembahasan anggaran. Tidak ada motif politik di balik insiden ini," tegas Fitriani Yusuf. Ia menambahkan bahwa pimpinan DPRD Riau akan menggelar Rapat Koordinasi internal pada Jumat, 17 Juli 2026, untuk membahas kelanjutan agenda pembahasan APBD Perubahan.

Pihak Kepolisian Daerah Riau melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal, Komisaris Besar Polisi Andi Chandra, menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan lokasi dan memeriksa enam orang saksi. "Kami masih mendalami peristiwa ini. Sejauh ini belum ada laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, kami tetap melakukan langkah preventif dengan menempatkan personel di sekitar gedung DPRD untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Andi Chandra. Ia menegaskan bahwa polisi akan bersikap netral dan profesional dalam menangani perkara ini.

Dinamika Politik Internal DPRD Riau

Insiden ini mencuat di tengah dinamika politik internal DPRD Riau yang memang tengah memanas. Sejak pergantian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Februari 2026 lalu, hubungan antara pimpinan dan sejumlah anggota fraksi kerap diwarnai friksi. Pengamat politik dari Universitas Riau, Dr. Ahmad Syafii, menilai bahwa kericuhan ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan dewan yang dinilai tertutup. "Yang terjadi hari ini hanyalah puncak gunung es. Selama ini banyak anggota yang mengeluhkan minimnya ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau, Ikhwanul Muslimin, menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan mekanisme rapat yang beradab. "Kami mendesak agar rapat paripurna lanjutan dapat segera dijadwalkan dengan pengamanan internal yang lebih ketat. Pembahasan APBD tidak boleh terhambat hanya karena ego sektoral," ujarnya. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Riau dijadwalkan akan menggelar sidang pada Senin, 20 Juli 2026, untuk menelaah kemungkinan pelanggaran kode etik oleh anggota yang terlibat dalam kericuhan tersebut.