Pramono Perkuat Sinergi TNI-Polri Pastikan Menteng Kondusif

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan keamanan dan ketertiban di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pascainsiden bentrokan yang menewaskan satu orang pada Senin dini hari. Pramono menggelar rapat koordinasi strategis bersama unsur pimpinan Komando Daerah Militer Jayakarta dan Kepolisian Daerah Metro Jaya di Balai Kota pada Selasa (21/7/2026) pagi. "Kita tidak akan memberi ruang sekecil apa pun bagi aksi kekerasan yang meresahkan warga," tegas Pramono kepada awak media seusai pertemuan.

Rapat yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut dihadiri langsung oleh Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pramono menekankan bahwa koordinasi lintas lembaga ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden untuk menjaga stabilitas Ibu Kota. Berdasarkan data Kepolisian, bentrokan yang terjadi di Jalan Cikini Raya melibatkan dua kelompok pemuda yang diduga dipicu perselisihan wilayah. Satu korban jiwa berinisial R (19) meninggal dunia akibat luka tusuk, sementara tiga orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Rapat Koordinasi dan Langkah Strategis

Dalam rapat pleno yang digelar secara tertutup, disepakati sejumlah langkah strategis untuk mencegah eskalasi konflik serupa. Pramono menyatakan akan menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu di seluruh Rukun Warga yang berada di wilayah rawan konflik, meliputi Menteng, Senen, dan Tanah Abang. "Kami sudah menandatangani keputusan untuk memperkuat patroli bersama TNI-Polri sebanyak tiga shift selama 24 jam penuh di titik-titik rawan," ujar Pramono. Kebijakan ini mencakup penempatan personel gabungan di 17 pos pengamanan statis dan 10 unit patroli reaksi cepat.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya pendekatan sosial untuk meredam ketegangan. Pemerintah Provinsi akan melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat dalam program mediasi dan penyuluhan hukum yang dimulai pekan depan. "Tidak cukup hanya pendekatan keamanan, kita harus sentuh akar masalahnya dengan dialog dan pemberdayaan," tambahnya. Anggaran sebesar Rp 2,3 miliar dari APBD Perubahan 2026 dialokasikan untuk mendanai program yang akan berlangsung hingga akhir tahun.

Penindakan Hukum dan Imbauan Masyarakat

Kepolisian menetapkan empat tersangka dalam kasus bentrokan tersebut dan tengah memburu tiga pelaku lain yang identitasnya telah dikantongi. Kapolda Metro Jaya Irjen Anwar Santoso memastikan proses hukum berjalan transparan dan tanpa intervensi. "Kami sudah mengantongi barang bukti senjata tajam dan rekaman kamera pengawas, penyidikan akan tuntas dalam waktu dekat," jelasnya. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan di Mapolsek Menteng dan menyediakan layanan daring bagi warga yang ingin melaporkan potensi gangguan keamanan.

Menindaklanjuti imbauan Gubernur, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar pertemuan dengan 120 ketua Rukun Tetangga di Kecamatan Menteng siang ini. Mereka dibekali panduan deteksi dini konflik serta nomor kontak darurat yang terintegrasi dengan aplikasi Jakarta Aman. Pramono menginstruksikan agar seluruh laporan dari tingkat RT direspons maksimal 10 menit oleh tim gabungan. "Kita ingin warga merasa aman dan tidak ragu melapor, karena setiap laporan adalah amanah," katanya.

Sejumlah warga Menteng yang diwawancarai mengaku lega dengan langkah cepat pemerintah. Retno (42), pemilik warung di dekat lokasi kejadian, berharap ketenangan kembali pulih. "Kami tidak bisa tidur nyenyak setelah kejadian itu, tapi sekarang banyak petugas yang berjaga, jadi sedikit tenang," tuturnya. Pemerintah berjanji evaluasi berkala akan dilakukan setiap pekan untuk menilai efektivitas langkah pengamanan dan menyesuaikan strategi sesuai situasi di lapangan.

Pramono pun menutup rapat dengan pesan tegas: "Keamanan adalah syarat mutlak pembangunan. Tidak boleh ada lagi nyawa melayang karena konflik yang bisa dicegah. Saya minta seluruh jajaran bergerak serempak, tidak ada sektoral ego." Dengan sinergi TNI-Polri dan pemerintah daerah, kawasan Menteng diharapkan kembali menjadi zona kondusif dalam waktu 1x24 jam.