putri-anggraini
JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menuntaskan program normalisasi Sungai Ciliwung dengan mempercepat proses pembebasan lahan. Peninjauan langsung dilakukan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (29/1/2026), guna memastikan progres pembebasan 133 bidang tanah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Normalisasi Ciliwung ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan keputusan strategis untuk melindungi warga dari ancaman banjir yang berulang setiap tahun," tegas Pramono dalam keterangan resminya usai meninjau lokasi.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi sejumlah pejabat terkait dari dinas sumber daya air serta jajaran pemerintah kota administrasi Jakarta Timur. Peninjauan difokuskan pada area yang menjadi prioritas pembebasan lahan tahap lanjutan, mengingat lokasi tersebut menjadi titik krusial dalam alur penanganan banjir di kawasan hilir.
Rapat Koordinasi Tetapkan Target Pembebasan Lahan
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang digelar sebelum peninjauan, Pemprov DKI menetapkan target penyelesaian pembebasan lahan pada kuartal pertama tahun 2026. Keputusan tersebut menindaklanjuti arahan pemerintah pusat mengenai percepatan penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Pramono menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan proses administrasi berjalan tanpa hambatan. "Setiap bidang tanah yang dibebaskan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan hak-hak warga yang terdampak," ujarnya.
Sementara itu, Pleno tingkat provinsi sebelumnya telah mengesahkan mekanisme ganti rugi yang mengacu pada nilai jual objek pajak serta hasil penilaian tim independen. Penetapan nilai tersebut dilakukan melalui proses musyawarah dengan pemilik lahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Normalisasi Dikebut demi Perlindungan Warga
Program normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari upaya jangka panjang penanganan banjir di Jakarta. Sungai yang membentang dari kawasan hulu di Bogor hingga hilir di Jakarta ini memiliki peran penting dalam sistem pengendalian air ibu kota.
Pramono menegaskan bahwa percepatan pembebasan lahan berdampak langsung pada kelancaran pekerjaan pengerukan dan pelebaran alur sungai. "Jika pembebasan lahan selesai tepat waktu, pekerjaan fisik dapat segera dilanjutkan sehingga kapasitas tampung sungai meningkat signifikan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan terus melakukan sosialisasi kepada warga agar memahami manfaat program tersebut. Pendekatan yang dilakukan mengutamakan dialog serta pemberian kompensasi yang layak sesuai keputusan yang telah ditetapkan.
Pengawasan dan Transparansi Jadi Perhatian
Dalam rangka menjaga akuntabilitas, Pemprov DKI menyatakan akan melibatkan inspektorat serta badan pengawasan internal untuk mengawasi seluruh tahapan pembebasan lahan. Langkah ini diambil guna mencegah potensi penyimpangan dalam proses yang melibatkan anggaran daerah.
"Transparansi adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Setiap rupiah yang digunakan untuk pembebasan lahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujar Pramono.
Pemerintah provinsi juga membuka kanal pengaduan bagi warga yang merasa keberatan terhadap nilai ganti rugi. Mekanisme keberatan tersebut akan ditangani melalui tim verifikasi yang beranggotakan perwakilan pemerintah dan unsur masyarakat.
Pengamat tata kota menilai percepatan normalisasi Ciliwung menjadi ujian bagi konsistensi Pemprov DKI dalam menuntaskan persoalan banjir. Keberhasilan program ini, menurut mereka, sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi warga.
Dengan ditetapkannya target pembebasan 133 bidang tanah, Pemprov DKI berharap pekerjaan konstruksi dapat berjalan tanpa kendala berarti. Pramono menutup peninjauan dengan menegaskan bahwa kepentingan keselamatan warga menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil.
Comments (0)