hendra-wijaya
Kementerian Pariwisata menyatakan kesiapan memberikan lahan Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang terletak di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Penyerahan sebagian luas kawasan kampus tersebut merupakan bagian dari komitmen kementerian mempercepat terselenggaranya program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Langkah ini diambil melihat kebutuhan mendesak akan ruang kelas dan fasilitas pendidikan yang representatif dalam waktu dekat.
Keputusan penyediaan lahan tersebut ditetapkan setelah dilakukan serangkaian koordinasi antarinstansi, guna memastikan bahwa pemanfaatan aset negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak kementerian menegaskan bahwa penyerahan lahan tidak mengurangi fungsi utama kampus dalam mencetak sumber daya manusia bidang kepariwisataan, melainkan merupakan sinergi pemanfaatan aset untuk kepentingan publik yang lebih luas.
Komitmen Kementerian terhadap Program Pendidikan
Kementerian Pariwisata menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata kontribusi sektor pariwisata terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara. Dalam keterangan resmi, kementerian menyebutkan bahwa kawasan kampus di Dayeuhkolot dipilih karena memiliki aksesibilitas memadai serta sarana pendukung yang telah tersedia, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan sarana belajar.
"Kami menyatakan kesiapan menyediakan sebagian lahan Kampus Poltekpar NHI Bandung untuk kepentingan pembangunan Sekolah Rakyat. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen kami terhadap percepatan program pendidikan nasional," ujar pejabat eselon tinggi Kementerian Pariwisata.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lahan yang akan digunakan merupakan bagian dari aset kampus yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan administrasi. Kementerian menegaskan bahwa pemilihan lokasi telah melalui kajian teknis, termasuk aspek tata ruang, keamanan, serta kesiapan infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan akses jalan. Penyerahan lahan rencananya dilakukan melalui mekanisme yang sah sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif penyelenggaraan pendidikan yang meniadakan biaya bagi peserta didik, mulai dari biaya pendaftaran hingga kebutuhan belajar sehari-hari. Kementerian berpendapat bahwa kehadiran sekolah dengan pola tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan berkualitas tanpa membebani keluarga. Dalam rapat koordinasi yang telah dilaksanakan, disepakati bahwa percepatan pembangunan fisik menjadi prioritas agar sekolah dapat segera beroperasi.
Optimalisasi Aset demi Kepentingan Publik
Pemanfaatan aset Kementerian Pariwisata untuk kebutuhan pendidikan dianggap sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan peranan barang milik negara. Kampus Poltekpar NHI Bandung memiliki luas kawasan yang memungkinkan kegiatan akademik berjalan berdampingan dengan kegiatan pendidikan baru, selama tata kelola antarkedua lembaga disusun secara terintegrasi. Kementerian menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kelancaran proses tersebut.
Menurut kementerian, keberadaan Sekolah Rakyat di lingkungan kampus juga memberikan nilai tambah tersendiri, yakni memperkenalkan dunia vokasi dan pariwisata kepada peserta didik sejak usia dini. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, di mana anak-anak dari berbagai latar belakang memperoleh kesempatan setara untuk mengakses pendidikan. Kementerian menegaskan bahwa seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, rencana penyediaan lahan telah dibahas dalam sejumlah forum koordinasi antarpihak, termasuk membahas aspek teknis pembangunan, kebutuhan anggaran, serta mekanisme pengawasan. Hasil rapat menetapkan bahwa lahan di Dayeuhkolot menjadi salah satu alternatif utama karena memenuhi kriteria kesiapan lahan. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung juga dilibatkan untuk memastikan kebijakan tata ruang dan perizinan berjalan sesuai ketentuan.
Langkah Selanjutnya dan Pengawasan
Menindaklanjuti keputusan tersebut, kementerian akan menyelesaikan proses administrasi penyerahan lahan sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai. Dokumen teknis rencana induk pembangunan sekolah disiapkan, mencakup desain gedung, kapasitas ruang kelas, serta fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium. Kementerian menyatakan bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan mutu konstruksi.
Pengawasan pelaksanaan rencana ini dijadwalkan melibatkan aparat pengawas internal maupun eksternal, guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan. Kementerian menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran dan aset negara menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar. Dengan tersedianya lahan yang memadai, diharapkan proses pembangunan Sekolah Rakyat dapat dipercepat dan sekolah dapat segera menerima peserta didik pertama pada tahun ajaran yang ditetapkan.
Kesiapan Kementerian Pariwisata menyediakan lahan ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi mampu menghasilkan keputusan strategis untuk kepentingan masyarakat luas. Program pendidikan gratis yang dibangun di atas aset negara menjadi contoh pemanfaatan bersama demi terwujudnya pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
Comments (0)