Pramono Percepat Normalisasi Ciliwung, 133 Bidang Tanah Dibebaskan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan program normalisasi Sungai Ciliwung dengan mempercepat proses pembebasan lahan. Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau langsung lokasi pembebasan lahan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis, 29 Januari 2026. Dalam peninjauan itu, Pramono menyatakan bahwa percepatan pembebasan lahan menjadi kunci kelancaran seluruh tahapan normalisasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan penanganan banjir ibu kota.

Sebanyak 133 Bidang Tanah Masuk Tahap Pembebasan

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, sebanyak 133 bidang tanah di kawasan Cawang dan sekitarnya masuk dalam tahap pembebasan untuk kepentingan normalisasi Ciliwung. Pramono menyatakan bahwa proses tersebut ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi lintas perangkat daerah. "Kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan, dan pembebasan lahan menjadi prioritas agar pekerjaan fisik dapat segera dilanjutkan," ujar Pramono dalam keterangan resminya.

Menurutnya, pembebasan lahan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme ganti untung bagi warga terdampak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Pramono, menindaklanjuti setiap tahapan melalui verifikasi dokumen kepemilikan, pengukuran bidang, serta pendekatan kepada masyarakat setempat agar proses berjalan tertib dan transparan.

Normalisasi Ciliwung Bagian dari Penanganan Banjir Jakarta

Program normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari upaya struktural Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi risiko banjir, khususnya di kawasan hilir yang melintasi sejumlah wilayah padat penduduk. Normalisasi mencakup pelebaran penampang sungai, pengerukan sedimen, penataan bantaran, serta pembangunan infrastruktur pendukung di sepanjang aliran.

Pramono menegaskan bahwa percepatan pembebasan lahan di Cawang berdampak langsung pada kelanjutan pekerjaan di ruas-ruas berikutnya. "Setiap bidang yang telah dibebaskan akan segera diserahkan kepada pelaksana pekerjaan agar tidak terjadi hambatan di lapangan," tegasnya. Ia juga menyatakan bahwa jajaran perangkat daerah terkait diminta melakukan pemantauan berkala dan melaporkan perkembangan secara berjenjang.

Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Diperkuat

Dalam pelaksanaan pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk bagian pertanahan, dinas sumber daya air, serta aparatur kecamatan dan kelurahan. Koordinasi tersebut membahas tahapan verifikasi, penyelesaian sengketa administrasi, hingga skema pembayaran ganti untung kepada pemilik yang berhak.

Pramono menyatakan bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan keputusan yang telah disahkan dalam forum koordinasi, sehingga tidak ada langkah yang diambil di luar mekanisme resmi. "Kami bekerja berdasarkan aturan dan keputusan yang telah ditetapkan. Tidak ada proses yang berjalan tanpa dasar hukum," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah membuka ruang komunikasi bagi warga yang membutuhkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam pembebasan lahan.

Selain itu, Pramono menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat sebagian kewenangan dalam penanganan sungai lintas wilayah berada pada tingkat yang berbeda. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar target normalisasi dapat tercapai tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi warga Jakarta, terutama pada musim hujan.

Target Penyelesaian dan Dampak bagi Warga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembebasan 133 bidang tanah di kawasan Cawang dapat diselesaikan dalam periode yang telah dijadwalkan, sehingga pekerjaan konstruksi dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Pramono menyatakan bahwa penyelesaian normalisasi Ciliwung tidak hanya berdampak pada pengendalian banjir, tetapi juga pada penataan kawasan bantaran yang lebih tertib dan aman bagi penghuni.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan. "Pengawasan dilakukan berlapis, mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Kami ingin memastikan setiap rupiah dan setiap bidang tanah tercatat dengan benar," tutur Pramono. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atas program yang menyangkut kepentingan banyak pihak.

Dengan percepatan pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung dapat berlanjut sesuai rencana, sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan ibu kota terhadap risiko banjir.