Kepala Bappenas Sebut Mahalnya Beras dan Kedelai Fenomena Global

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa tingginya harga beras dan kedelai bukanlah persoalan yang hanya dihadapi Indonesia, melainkan fenomena global yang dialami sejumlah negara produsen pangan utama dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat dalam Simposium Pangan Nasional dan Seremoni Penandatanganan Kerja Sama Indofood Riset Nugraha (IRN) 2026-2027 yang digelar di Indofood Tower, Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Kepala Bappenas, isu lonjakan harga pangan yang tengah menjadi perdebatan publik di dalam negeri juga terjadi di negara-negara lain. Ia mencontohkan Vietnam, salah satu lumbung beras Asia Tenggara, yang menurutnya juga menghadapi harga beras yang tidak murah di pasar domestik.

"Kalau ke pasar Vietnam harga berasnya, ya, mahal juga," ujar Rachmat di hadapan peserta simposium.

Rachmat lantas menyoroti situasi serupa di Brasil. Negara Amerika Selatan itu, kata dia, tidak serta-merta menikmati harga pangan yang rendah, khususnya untuk komoditas tepung dan kedelai. Ia menyatakan bahwa dari sejumlah komoditas, hanya gula yang benar-benar murah, itupun bergantung pada kondisi pasar global serta keterkaitannya dengan industri bioetanol.

"Saya pikir di sana tepung murah? Tidak juga. Kedelai murah? Tidak juga. Yang murah cuma gula. Gula murah ketika bioetanol juga murah. Ketika gula dunia juga murah. Kalau gula dunia mahal, bioetanol mahal, Brasil mahal juga," tuturnya.

Kepala Bappenas mengaitkan kondisi tersebut dengan pandangan yang pernah dipublikasikan majalah The Economist pada 2007 melalui tajuk "The End of Cheap Food". Ia menilai prediksi yang tertuang dalam artikel tersebut kini terbukti sejalan dengan realitas yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Merujuk Pandangan "The End of Cheap Food"

Rachmat mengamini tesis bahwa era pangan murah telah berakhir. Menurutnya, harapan akan harga pangan yang senantiasa rendah kini hanya menjadi angan-angan di tengah tekanan struktural yang melanda pasar pangan dunia.

"Di situ dituliskan bahwa sudah waktunya pangan murah berakhir. Dan ternyata apa yang ditulis The Economist itu benar. Harga pangan murah itu ternyata hanya di angan-angan saja," katanya.

Ia memaparkan bahwa kenaikan harga pangan tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga pergeseran pemanfaatan komoditas pangan untuk kebutuhan energi. Kondisi itu, lanjutnya, menuntut Indonesia untuk tidak semata bergantung pada asumsi harga pangan yang selalu murah, melainkan memperkuat kapasitas produksi dan riset di dalam negeri.

Dalam kerangka itu, pemerintah menempatkan penguatan riset dan inovasi pangan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Rachmat menekankan pentingnya hilirisasi dan diversifikasi pangan agar ketahanan nasional tidak rapuh ketika harga komoditas global bergejolak.

Usulan Pembentukan Sweet Potato Centre

Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengusulkan pembentukan pusat penelitian khusus untuk komoditas ubi jalar atau sweet potato. Ia meminta satu perguruan tinggi mengambil inisiatif mendirikan Sweet Potato Centre sebagai langkah awal pengembangan riset pangan alternatif yang murah namun bernilai gizi tinggi.

"Saya meminta ada satu perguruan tinggi membuat Sweet Potato Center. Biaya tidak seberapa. Tetapi ternyata dengan biaya tidak seberapa saya minta para alumninya menyumbang, kita saweran, jadilah Nasional Sweet Potato Center," usulnya.

Menurut Rachmat, pembangunan pusat riset tersebut tidak membutuhkan anggaran besar. Ia menyebut para alumni perguruan tinggi dapat dilibatkan untuk turut menyumbang sehingga terbentuk pusat penelitian berskala nasional yang mandiri dan berkelanjutan.

Usulan ini disampaikannya dengan merujuk pada pengalaman pengembangan riset di sejumlah negara. Ia menilai kolaborasi antara kampus, alumni, dan sektor swasta mampu mempercepat lahirnya inovasi pangan yang aplikatif bagi petani dan pelaku usaha kecil.

Dorong Riset Pangan Berkelanjutan

Simposium Pangan Nasional sekaligus penandatanganan kerja sama IRN 2026-2027 dinilai menjadi momentum penguatan ekosistem riset pangan nasional. Melalui skema tersebut, Indofood dan kalangan akademisi diharapkan mendorong penelitian yang menyasar komoditas strategis, termasuk pangan alternatif di luar beras dan kedelai.

Kepala Bappenas menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong keterlibatan perguruan tinggi, dunia usaha, serta komunitas riset dalam menjawab tantangan pangan. Menurutnya, kebijakan pangan tidak cukup hanya bertumpu pada intervensi harga, tetapi juga harus dibarengi penguatan kapasitas produksi, teknologi, dan sumber daya manusia.

Ia menambahkan, arah kebijakan pembangunan pangan ke depan akan menekankan pada keberlanjutan, kemandirian, dan ketahanan menghadapi gejolak pasar dunia. Dengan begitu, Indonesia tidak sekadar menyesuaikan diri terhadap tren global, melainkan mampu menyiapkan solusi berbasis sumber daya domestik.

"Kita harus menyiapkan langkah konkret, bukan hanya mengandalkan asumsi lama bahwa pangan selalu murah," pungkas Rachmat.

Pernyataan Kepala Bappenas tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan harga beras dan kedelai merupakan bagian dari dinamika pangan dunia yang memerlukan respons kebijakan terpadu, mulai dari hulu hingga hilir, serta penguatan riset yang berorientasi pada kebutuhan jangka panjang masyarakat.