DPR Soroti Bansos dan Penanganan Bencana di Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Persoalan tersebut meliputi kerentanan sosial, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial, penanganan bencana alam, serta kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membacakan Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam forum tersebut. Dalam pidatonya, pimpinan lembaga legislatif itu menyatakan bahwa keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa yang tidak dapat ditawar. Berdasarkan amanat konstitusi, negara wajib hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

"DPR RI memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat selama masa persidangan ini, mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat," kata Dasco saat membacakan pidato Puan.

Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Dioptimalkan

Menurut Dasco, DPR RI menjalankan tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan secara simultan untuk memastikan persoalan-persoalan tersebut ditangani dengan tepat. Melalui fungsi legislasi, DPR mendorong lahirnya regulasi yang memperkuat sistem penanggulangan bencana serta tata kelola bantuan sosial yang lebih akuntabel.

Pada ranah anggaran, DPR memastikan alokasi sumber daya negara benar-benar diarahkan pada program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Sementara melalui fungsi pengawasan, DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan rakyat.

"Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penanganan bencana dan kebakaran hutan serta lahan harus dilakukan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga. Sinergi antarinstansi dinilai menjadi kunci agar respons terhadap bencana dapat berjalan cepat, terkoordinasi, dan tidak tumpang tindih.

Bansos Harus Akurat dan Tepat Sasaran

Dalam pidato tersebut, DPR juga menyoroti pentingnya perbaikan data penerima manfaat bantuan sosial. Ketidaktepatan penyaluran bansos dinilai dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Dasco menegaskan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk memperbarui basis data terpadu agar penyaluran bantuan benar-benar menyasar keluarga prasejahtera. Verifikasi dan validasi data penerima manfaat menjadi prasyarat utama agar program perlindungan sosial berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, DPR meminta agar mekanisme pengaduan masyarakat terkait penyaluran bansos diperkuat. Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan penerima atau penyalahgunaan wewenang, pemerintah dapat segera melakukan perbaikan secara cepat dan transparan.

Ukuran Keberhasilan Kebijakan Negara

Pimpinan DPR menilai keberhasilan sebuah kebijakan negara tidak hanya diukur dari capaian indikator makro, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara ketika membutuhkan perlindungan. Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh rakyat, terutama kelompok rentan yang menghadapi risiko sosial dan bencana.

"Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara," kata dia.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orientasi pembangunan nasional harus berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

Rapat Paripurna Ke-10 ini turut dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota dewan dari berbagai fraksi. Forum tersebut menjadi momentum bagi DPR untuk menegaskan kembali posisinya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawal kepentingan publik di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Dengan pernyataan sikap ini, DPR berharap pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam menangani persoalan kerentanan sosial, memperbaiki tata kelola bansos, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan karhutla di berbagai wilayah tanah air.