Pramono Anung Dukung Penuh Jakarta Running Festival 2026

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi menyatakan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Jakarta Running Festival 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi persiapan event olahraga berskala internasional itu di Balai Kota DKI Jakarta, sebagai bentuk komitmen pemprov memajukan sektor olahraga sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui pariwisata berbasis kegiatan massa.

Menurut Pramono, penyelenggaraan Jakarta Running Festival 2026 bukan sekadar agenda olahraga rutin, melainkan momentum strategis untuk menegaskan posisi Jakarta sebagai kota global yang mampu menjadi tuan rumah perhelatan bertaraf internasional. Ia menekankan bahwa pemprov akan memastikan seluruh dukungan teknis, mulai dari penataan rute, pengaturan lalu lintas, hingga layanan kesehatan dan keamanan, tersedia secara optimal.

"Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Jakarta Running Festival 2026. Kami ingin event ini tidak hanya sukses sebagai ajang lari, tetapi juga menjadi wajah Jakarta di mata dunia," tegas Pramono Anung dalam rapat tersebut.

Dukungan Lintas Perangkat Daerah

Dukungan itu ditindaklanjuti dengan penetapan sejumlah langkah koordinasi lintas perangkat daerah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta ditetapkan bertanggung jawab menyusun rekayasa lalu lintas selama kegiatan berlangsung, termasuk skema pengalihan arus di ruas jalan yang dilalui peserta. Sementara Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menyiagakan posko medis di titik-titik strategis, lengkap dengan tenaga medis dan ambulans sesuai standar keselamatan event berskala besar.

Berdasarkan keputusan rapat, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta juga diberi mandat menyiapkan program pendamping, seperti pameran UMKM dan promosi destinasi wisata ibu kota, agar dampak ekonomi Jakarta Running Festival 2026 dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

"Setiap perangkat daerah memiliki peran yang sudah ditetapkan. Tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri. Ini kerja kolektif untuk nama Jakarta," ujar Pramono.

Target Peserta dan Dampak Ekonomi

Jakarta Running Festival 2026 diproyeksikan diikuti ribuan pelari dari dalam maupun luar negeri pada beberapa kategori jarak, mulai dari kategori pemula hingga kategori maraton penuh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa penyelenggaraan event ini berpotensi mendorong tingkat hunian hotel, belanja wisatawan, serta perputaran ekonomi di sektor kuliner dan transportasi selama periode kegiatan.

Pramono menyatakan bahwa capaian tersebut sejalan dengan kebijakan pemprov dalam menjadikan sektor olahraga dan pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memfasilitasi promosi event melalui kanal-kanal resmi milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk penempatan media luar ruang di titik-titik strategis ibu kota.

"Kami ingin dampaknya terasa luas. Pelaku UMKM, pengemudi transportasi, hingga pekerja di sektor perhotelan harus mendapatkan manfaat dari gelaran ini," ujarnya menambahkan.

Standar Internasional dan Keselamatan Peserta

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menetapkan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan peserta menjadi prioritas utama. Penyelenggara diwajibkan memenuhi standar pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penyediaan jalur evakuasi, pemeriksaan kondisi rute, serta koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Pramono juga meminta agar seluruh tahapan persiapan dilaporkan secara berkala kepada jajaran pemprov. Ia menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan pada setiap tahap untuk memastikan tidak ada kendala yang mengganggu kelancaran kegiatan.

"Kami akan mengawal persiapan ini sampai tuntas. Kesuksesan Jakarta Running Festival 2026 adalah kesuksesan seluruh warga Jakarta," tegasnya.

Dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap Jakarta Running Festival 2026 disahkan sebagai bagian dari agenda kegiatan prioritas daerah, menindaklanjuti arahan gubernur dalam rapat koordinasi tersebut. Keputusan ini menegaskan posisi pemerintah daerah sebagai fasilitator utama, sementara pelaksanaan teknis kegiatan tetap berada pada penyelenggara yang ditunjuk sesuai mekanisme yang berlaku.