Pramono Anung Bahas Kolaborasi Pusat-DKI dengan Seskab Teddy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Sekretariat Kabinet di Jakarta Pusat pada Senin (27/7) untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat, khususnya dalam mengakselerasi program-program strategis di ibu kota.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dari jajaran Pemprov DKI, tampak hadir Sekretaris Daerah Joko Agus Setyono, Kepala Bappeda DKI, serta Asisten Pembangunan. Sementara itu, Teddy didampingi oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dan tim ahli. "Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk meningkatkan sinergi pembangunan di wilayah DKI Jakarta yang memiliki peran vital sebagai pusat pemerintahan dan bisnis nasional," ujar Pramono usai pertemuan.

Pembahasan Infrastruktur dan Transportasi

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek infrastruktur transportasi massal, termasuk pengembangan jalur MRT fase 3 dan integrasi antarmoda. Pramono menekankan perlunya dukungan regulasi dari pemerintah pusat untuk memuluskan pembebasan lahan dan pendanaan. "Kami membutuhkan kepastian hukum dan percepatan izin dari kementerian terkait. Sekretariat Kabinet memiliki peran krusial dalam memfasilitasi hal ini," tegasnya. Seskab Teddy menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi penghubung untuk mempercepat proses birokrasi. "Sekretariat Kabinet akan memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif, khususnya dalam proyek-proyek yang berdampak langsung pada mobilitas warga Jakarta," kata Teddy.

Data dari Dinas Perhubungan DKI menunjukkan bahwa proyek MRT fase 3 membutuhkan investasi sekitar Rp45 triliun dan ditargetkan beroperasi pada 2030. Dengan adanya sinergi pusat-daerah, diharapkan target tersebut dapat tercapai lebih cepat. Kedua pihak juga membahas pengembangan sistem transportasi cerdas berbasis teknologi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi utama.

Penanganan Banjir dan Tata Ruang

Isu klasik Jakarta, banjir, juga menjadi perhatian serius. Pramono memaparkan rencana Pemerintah Provinsi untuk membangun sistem drainase vertikal dan normalisasi sungai di 13 titik rawan banjir. "Kami membutuhkan dukungan Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk percepatan proyek normalisasi Kali Ciliwung dan pembangunan tanggul pantai," ujarnya. Teddy menambahkan bahwa Sekretariat Kabinet akan mengagendakan rapat koordinasi khusus yang melibatkan menteri terkait pada pekan depan. "Presiden menaruh perhatian besar pada penyelesaian masalah banjir Jakarta. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut produktivitas nasional," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2025-2045 yang membutuhkan persetujuan pusat. Teddy menyatakan akan mempercepat proses evaluasi di tingkat kementerian. "Kami memahami urgensi penataan ruang Jakarta yang semakin kompleks. Sekretariat Kabinet berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga selesai," tegasnya.

Komitmen Anggaran dan Dukungan Fiskal

Sesi terakhir pertemuan membahas soal dukungan fiskal bagi Jakarta yang tengah menghadapi tekanan anggaran akibat penurunan pendapatan asli daerah pasca pandemi dan perubahan kebijakan perpajakan. Pramono mengusulkan skema pinjaman daerah berbunga rendah yang dijamin oleh pemerintah pusat untuk mendanai proyek infrastruktur prioritas. "Kami sedang menyusun proposal detail yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan. Dukungan dari Sekretariat Kabinet sangat kami harapkan agar usulan ini mendapat prioritas," kata Pramono.

Teddy menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan membawa pokok pembahasan ini dalam Sidang Kabinet Paripurna berikutnya. "Pemerintah pusat memahami keterbatasan fiskal daerah, terutama DKI yang harus menjaga kualitas pelayanan publik di tengah dinamika ekonomi global. Kami akan mencari solusi terbaik," ucapnya. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk membentuk tim teknis gabungan yang akan bertemu secara rutin dua mingguan untuk memonitor kemajuan setiap program yang telah disepakati.

Pertemuan ini menandai babak baru dalam relasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat di era kepemimpinan Pramono Anung, yang sebelumnya dikenal sebagai politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mantan Menteri Sekretaris Kabinet di periode sebelumnya. Kehadirannya di Gedung Sekretariat Kabinet bersama Teddy Indra Wijaya—yang tidak lain adalah mantan ajudan Presiden yang kini memegang posisi strategis—diharapkan dapat mencairkan sekat birokrasi yang seringkali menghambat pembangunan di ibu kota.