Imbas Gempa NTT, 923 Sekolah Terapkan Belajar dari Rumah

Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 923 sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terpaksa menggelar pembelajaran dari rumah (PJJ) sebagai tindak lanjut atas dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat koordinasi darurat yang digelar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, berdasarkan hasil asesmen lapangan terhadap kondisi bangunan sekolah yang terdampak.

Direktur Jenderal Pendidikan di lingkungan Kemendikdasmen menyatakan bahwa penutupan sementara kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka merupakan langkah prioritas untuk menjamin keselamatan para peserta didik dan tenaga pendidik. "Keselamatan seluruh warga sekolah adalah pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang kami ambil," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Ratusan Sekolah Terdampak di Beberapa Kabupaten

Berdasarkan data yang dihimpun Kemendikdasmen, ratusan sekolah yang terdampak tersebar di sejumlah kabupaten di NTT, dengan konsentrasi terbesar berada pada wilayah yang berdekatan dengan pusat gempa. Asesmen awal menunjukkan bahwa sebagian bangunan sekolah mengalami kerusakan struktural yang cukup signifikan, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan dalam waktu dekat. Sebagian lainnya masih dapat difungsikan namun memerlukan pemeriksaan ketahanan lebih lanjut sebelum kembali menerima peserta didik.

Pemerintah daerah setempat, melalui dinas pendidikan masing-masing, telah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan yang terdampak untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Pembelajaran dari rumah menjadi opsi utama yang diberlakukan sementara, dengan memanfaatkan berbagai kanal yang tersedia termasuk modul cetak bagi daerah yang mengalami kendala jaringan komunikasi. Hal ini dilakukan agar proses pendidikan tetap berjalan meski di tengah kondisi darurat bencana.

Seratus Ruang Kelas Darurat Disiapkan

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemendikdasmen menyatakan kesiapannya untuk menyediakan 100 ruang kelas darurat bagi sekolah-sekolah yang bangunannya rusak berat. Ruang kelas darurat tersebut direncanakan dibangun secara bertahap di lokasi yang dinilai aman dan terjangkau bagi peserta didik. Keputusan penyediaan fasilitas ini disahkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang membahas percepatan pemulihan layanan pendidikan pascagempa.

Keberadaan ruang kelas darurat dinilai penting untuk memastikan agar kegiatan belajar-mengajar tatap muka dapat kembali digelar secepat mungkin bagi jenjang pendidikan yang memungkinkan. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penyediaan ruang kelas darurat, pemerintah juga menyiapkan skema distribusi bantuan bagi para siswa yang terdampak. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar penunjang pembelajaran serta perlengkapan sekolah yang diperkirakan rusak atau hilang akibat gempa. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten sebagai ujung tombak di lapangan.

Bantuan dan Pendampingan Psikososial bagi Siswa

Kemendikdasmen menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup pendampingan psikososial bagi peserta didik yang mengalami tekanan akibat bencana. Tim pendamping dari unsur guru dan konselor sekolah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi pengungsian guna memberikan dukungan emosional dan memastikan kesiapan mental para siswa untuk kembali belajar.

Pemerintah daerah juga diminta untuk berkoordinasi secara intensif dengan pusat dalam hal pendataan siswa dan tenaga pendidik yang terdampak. Data yang akurat dinilai krusial untuk memastikan bahwa seluruh penerima manfaat dapat terlayani secara merata, tanpa ada satuan pendidikan yang terlewat. Pleno pendataan ulang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan di tingkat kabupaten.

Evaluasi Berkala dan Percepatan Pemulihan

Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sekolah-sekolah yang terdampak guna menentukan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali diberlakukan. Evaluasi ini melibatkan tim teknis yang bertugas memeriksa kelayakan bangunan serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Keputusan untuk kembali membuka sekolah akan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bukan semata-mata pada target waktu.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk yang membidangi penanggulangan bencana, guna mempercepat proses pemulihan. Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk bekerja sama secara terpadu agar layanan pendidikan bagi anak-anak di NTT dapat pulih secepat mungkin. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan riil masyarakat terdampak.