Prabowo Resmikan Lima Bendungan, Investasi Tembus Rp9,79 Triliun

Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak lima bendungan baru yang tersebar di sejumlah provinsi, dalam sebuah acara terpusat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/7). Peresmian ini menandai rampungnya pembangunan infrastruktur penampung air berskala besar dengan total nilai investasi mencapai Rp9,79 triliun yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesi peresmian dilakukan secara hibrida, di mana Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, serta sejumlah gubernur yang hadir secara virtual dari lokasi bendungan masing-masing.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan bendungan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam mewujudkan kemandirian pangan dan air.

“Lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah bukti nyata kehadiran negara untuk memastikan air tersedia bagi petani, bagi rumah tangga, dan bagi pembangkit listrik yang mendukung industri rakyat,”

Sebaran Proyek dan Rincian Anggaran

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, kelima bendungan tersebut meliputi Bendungan Jatigede II di Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp3,2 triliun, Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur senilai Rp2,5 triliun, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan menelan biaya Rp1,8 triliun, Bendungan Randugunting di Jawa Tengah sebesar Rp1,4 triliun, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur dengan pagu Rp879 miliar. Total kapasitas tampung kelima bendungan tersebut mencapai 182 juta meter kubik, yang secara agregat mampu mengairi 32.450 hektare lahan pertanian baru.

Menteri Pekerjaan Umum menyatakan bahwa seluruh proyek dikerjakan oleh kontraktor nasional dengan pengawasan ketat dari Komisi Keamanan Bendungan.

“Setiap bendungan telah melalui serangkaian uji teknis, termasuk impounding dan pengukuran stabilitas lereng, sehingga siap dioperasikan untuk jangka panjang,”

Manfaat Strategis: Irigasi, Air Baku, dan Energi

Selain mengairi puluhan ribu hektare sawah, kelima bendungan ini juga menyediakan air baku bagi 2,1 juta jiwa di kawasan pemukiman sekitarnya. Bendungan Pamukkulu, misalnya, dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Makassar bagian selatan yang selama ini mengalami defisit pasokan saat musim kemarau. Sementara itu, Bendungan Temef di NTT diproyeksikan mengakhiri krisis air yang kerap melanda wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Presiden dalam pidatonya menyoroti dimensi energi. Dua bendungan, yaitu Jatigede II dan Lambakan, dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro berkapasitas masing-masing 2×4,5 megawatt. Energi yang dihasilkan akan disalurkan ke jaringan Perusahaan Listrik Negara setempat dan diprioritaskan untuk mendukung kawasan industri kecil.

“Kita tidak hanya membangun bendungan untuk menampung air hujan. Kita membangun lumbung pangan, lumbung air, dan lumbung energi sekaligus dalam satu desain besar,”

Kontribusi terhadap Target Ketahanan Pangan Nasional

Peresmian ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengejar target peningkatan indeks ketahanan pangan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan tambahan 32.450 hektare lahan irigasi baru, Kementerian Pertanian memperhitungkan potensi kenaikan produksi beras nasional hingga 180 ribu ton per tahun. Menteri Pertanian menyebutkan bahwa seluruh daerah irigasi baru tersebut akan langsung dimasukkan dalam program closed loop perbenihan dan penjaminan pembelian hasil panen oleh Bulog.

Anggota Komisi V DPR yang hadir dalam peresmian menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan pasca-konstruksi.

“DPR telah menyetujui alokasi dana operasional dan pemeliharaan sebesar Rp420 miliar per tahun untuk lima bendungan ini. Kami ingin memastikan bendungan tidak sekadar diresmikan lalu terbengkalai,”

Dengan diresmikannya lima bendungan tersebut, total bendungan yang dibangun oleh pemerintah dalam satu dekade terakhir mencapai 48 unit, mendekati target 61 bendungan yang dicanangkan dalam proyek strategis nasional. Presiden menutup acara dengan menegaskan bahwa pembangunan bendungan berikutnya akan terus berlanjut dengan skema pendanaan campuran, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha, guna mempercepat pencapaian kedaulatan air nasional.