Prabowo: Lima Bendungan dan B50 Fondasi Indonesia Makmur

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan lima bendungan multiguna dan implementasi mandatori campuran biodiesel 50 persen (B50) merupakan bukti kerja nyata pemerintah dalam membangun fondasi menuju Indonesia makmur. Penegasan ini disampaikan dalam acara peresmian Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Jumat (23/5/2025), yang juga menandai rampungnya empat bendungan strategis lainnya di berbagai wilayah.

Lima Bendungan Strategis Tuntas

Selain Bendungan Margatiga yang berkapasitas 42,71 juta meter kubik dan mampu mengairi lahan irigasi seluas 16.587 hektare, empat bendungan lain yang diresmikan secara serentak mencakup Bendungan Way Sekampung di Lampung, Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, serta Bendungan Cipanas di Jawa Barat. Kelima infrastruktur ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan sejak 2016 dan kini telah beroperasi penuh.

Kepala Negara dalam sambutannya menyatakan bahwa rampungnya pembangunan kelima bendungan ini bukan sekadar capaian fisik, melainkan jawaban atas berbagai tantangan struktural yang selama ini membelit sektor pertanian dan ketahanan air nasional. "Pemerintah tidak hanya bicara. Kami bekerja. Bendungan-bendungan ini adalah bukti bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan," ujar Presiden dengan nada tegas.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total kapasitas tampung kelima bendungan mencapai 178,3 juta meter kubik dengan potensi layanan irigasi untuk lebih dari 45.000 hektare sawah baru dan peningkatan indeks pertanaman di wilayah-wilayah produksi pangan utama. Selain itu, bendungan-bendungan ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku, pengendali banjir, serta potensi pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas 7,4 megawatt.

B50: Lompatan Energi dan Penghematan Devisa

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyoroti keberhasilan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori B50—campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar—secara nasional mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini, menurut Presiden, merupakan evolusi dari program B35 yang sudah berjalan dan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan.

"Dengan B50, kita tidak lagi bergantung pada impor solar dalam jumlah besar. Ini lompatan besar yang sekaligus memberikan nilai tambah bagi jutaan petani sawit kita," tegas Presiden di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Pertanian.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, implementasi B50 diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp145 triliun per tahun melalui pengurangan impor minyak solar. Di samping itu, penyerapan minyak sawit domestik diperkirakan mencapai 18,5 juta kiloliter per tahun, sebuah lompatan signifikan dibandingkan serapan pada era B35 yang berada di kisaran 13 juta kiloliter.

Presiden menekankan bahwa kebijakan ini tidak sekadar berdimensi energi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi. "Petani sawit, terutama di Sumatera dan Kalimantan, akan merasakan langsung dampaknya. Harga tandan buah segar akan stabil dan kesejahteraan mereka naik," imbuhnya.

Sinergi Infrastruktur dan Energi Menuju Indonesia Emas

Peresmian lima bendungan dan pengumuman B50 tersebut disambut baik oleh para kepala daerah yang hadir. Gubernur Lampung dalam keterangannya menyampaikan bahwa dengan beroperasinya Bendungan Margatiga dan Way Sekampung, produksi padi di wilayahnya ditargetkan naik 32 persen dalam dua musim tanam mendatang. Sementara itu, Menteri PUPR menambahkan, seluruh bendungan yang baru diresmikan telah dilengkapi dengan sistem pemantauan digital dan infrastruktur pengelolaan sedimen untuk menjamin keberlanjutan operasional.

Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan menekankan bahwa bendungan dan B50 adalah dua sisi dari mata uang yang sama: kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. "Ini bukan tentang saya, bukan tentang pemerintah hari ini, tapi tentang masa depan anak-cucu kita. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, makmur dari sumber daya yang kita miliki," ucapnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Dengan selesainya lima bendungan strategis dan terbitnya payung hukum mandatori B50 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Percepatan Program Bahan Bakar Nabati, pemerintah menargetkan tambahan pembangunan 12 bendungan baru hingga 2029 dan peningkatan bertahap menuju B60 pada 2030. Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai pengukuhan arah pembangunan yang berorientasi pada kekuatan domestik dan keberlanjutan.