Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Bahas Program Prioritas Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (27/05/2025). Rapat yang dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala lembaga setingkat menteri ini membahas evaluasi program kerja semester pertama tahun 2025 dan menetapkan arah kebijakan strategis untuk enam bulan mendatang.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dalam keterangan pers usai sidang, menyatakan bahwa rapat berlangsung selama hampir empat jam. "Presiden memberikan arahan langsung dan meminta seluruh jajaran mempercepat realisasi program prioritas, khususnya di bidang ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan transformasi digital pemerintahan," ujarnya.

Evaluasi Kinerja Semester Pertama

Presiden Prabowo membuka sidang dengan pemaparan data makroekonomi terkini. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 tercatat sebesar 5,41 persen, melampaui target awal yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Capaian ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang solid serta peningkatan investasi di sektor manufaktur dan infrastruktur. Kepala Negara menekankan bahwa momentum ini harus dijaga dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita tidak boleh cepat puas. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga di bawah 1 persen pada akhir tahun ini," ucap Presiden sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kompleks istana.

Dalam sesi tersebut, masing-masing menteri koordinator menyampaikan laporan capaian kementerian di bawah koordinasinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan perkembangan hilirisasi nikel dan bauksit, sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memaparkan situasi keamanan nasional dan stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua.

Instruksi Percepatan Program Unggulan

Presiden menginstruksikan percepatan tiga program unggulan yang menjadi penekanan dalam kampanye, yakni peningkatan produksi pangan nasional, reformasi birokrasi, dan penguatan sistem pertahanan. Untuk ketahanan pangan, Presiden meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi dan pembukaan lahan pertanian baru di luar Jawa. Target produksi beras tahun 2025 dipatok sebesar 34 juta ton, naik dari realisasi tahun lalu yang mencapai 32,5 juta ton.

"Presiden menegaskan bahwa beliau tidak ingin ada kendala birokrasi yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi. Semua prosedur harus disederhanakan dan diawasi secara digital agar tepat sasaran," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Presiden menegaskan bahwa beliau tidak ingin ada kendala birokrasi yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi. Semua prosedur harus disederhanakan dan diawasi secara digital agar tepat sasaran," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sementara itu, di bidang reformasi birokrasi, Presiden meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelesaikan penyederhanaan struktur organisasi kementerian dan lembaga paling lambat akhir Juli 2025. "Perampingan ini untuk memastikan anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program langsung ke masyarakat, bukan untuk belanja pegawai yang gemuk," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Respon Kabinet dan Langkah Tindak Lanjut

Para menteri menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera merevisi pagu anggaran beberapa kementerian untuk mengakomodasi perubahan prioritas. "Kami akan melakukan realokasi anggaran sesuai arahan Bapak Presiden, sambil tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB," tuturnya.

Sidang juga membahas persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah sejumlah forum internasional besar pada tahun 2026. Presiden meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah yang akan menjadi lokasi acara. "Ini momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola agenda global dengan baik," kata Presiden dalam arahannya.

Sidang kabinet paripurna ini merupakan yang ketujuh sejak Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024. Agenda rapat berikutnya dijadwalkan pada awal bulan depan untuk membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 yang akan diserahkan ke DPR pada Juli mendatang. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas politik dan ekonomi sebagai landasan utama pencapaian target pembangunan nasional.