Prabowo Perintahkan Seluruh Menteri Terkait Berkolaborasi Benahi MBG

Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian yang terkait untuk turun tangan membantu pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan pada Selasa (15/7), menandai komitmen pemerintah untuk mengokohkan program prioritas nasional itu secara terukur dan tidak terburu-buru.

“Presiden Prabowo meminta kami, jajaran BGN, bersama kementerian teknis untuk bekerja secara sinergis. Beliau menekankan agar perbaikan dilakukan dengan cermat, berdasarkan data lapangan, dan tidak asal mengebut target,” ujar Wakil Kepala BGN, yang namanya tidak disebutkan, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (16/7).

Kolaborasi Lintas Kementerian Diperkuat

Menindaklanjuti arahan Presiden, kementerian yang dimintai dukungan mencakup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing diberi peran spesifik: memastikan rantai pasok pangan lokal, mengawal standar gizi, melakukan verifikasi data penerima, hingga mengoordinasikan pemerintah daerah. Wakil Kepala BGN menegaskan, model kolaborasi ini merupakan respons atas sejumlah catatan dari pelaksanaan tahap awal MBG yang menyasar 17,5 juta penerima di 2025.

“Kami sudah mengantongi data dari Kementerian Kesehatan bahwa prevalensi stunting di beberapa wilayah sasaran belum turun signifikan. Ini jadi dasar perbaikan menu dan distribusi,” tambahnya.

Pembenahan Bertahap dan Berbasis Bukti

Presiden Prabowo, ungkap sumber istana, memerintahkan agar evaluasi MBG tidak lagi berbasis semata pada jumlah porsi yang dibagikan, melainkan juga pada indikator dampak gizi. Rencana aksi yang disusun BGN bersama kementerian terkait akan menitikberatkan pada tiga pilar: peningkatan kualitas pangan lokal, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi digital, serta pelibatan pelaku UMKM dan koperasi desa dalam rantai pasok.

“Presiden menginginkan pendekatan yang tidak instan. Kami diberi waktu enam bulan untuk menyusun peta jalan perbaikan, dengan laporan berkala setiap triwulan,” ujar pejabat BGN itu. Hal ini mengonfirmasi bahwa pemerintah mengambil langkah hati-hati alih-alih terburu-buru mengejar capaian kuantitatif, terutama karena MBG menyangkut hajat hidup jutaan anak dan ibu hamil.

Respons DPR dan Target 2026

Instruksi presiden ini disambut positif oleh Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan gizi. “Kami mendorong agar perbaikan itu juga mencakup transparansi anggaran di setiap titik distribusi. Jangan sampai ada kebocoran di perjalanan,” ujar seorang anggota komisi. Program MBG sendiri dianggarkan sebesar Rp 108,6 triliun dalam APBN 2026, dengan target perluasan hingga menjangkau 50 juta penerima pada akhir tahun.

Wakil Kepala BGN menutup perbincangan dengan menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo merupakan fondasi baru bagi program unggulan tersebut. “Kami akan bekerja lebih terintegrasi. Tidak ada lagi ego sektoral,” pungkasnya.