Prabowo Perintahkan Bakom Jadi Telinga Istana, Bukan Pelantang

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) harus berfungsi sebagai saluran penyerap aspirasi masyarakat, bukan sekadar corong penyebar informasi pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan usai menghadap Presiden di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 4 Oktober, bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono.

Menurut Syahganda, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana koordinasi tertutup yang membahas arah kerja lembaga komunikasi pemerintah ke depan. Ia menyatakan bahwa Presiden secara khusus meminta Bakom tidak hanya menyampaikan kebijakan kepada publik, tetapi juga mendengarkan dan menyerap keluhan warga di lapangan secara langsung.

“Beliau mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah tidak boleh satu arah. Bakom harus menjadi telinga Istana, bukan sekadar pelantang,” ujar Syahganda Nainggolan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 5 Oktober.

Syahganda menjelaskan bahwa instruksi tersebut merupakan bagian dari penataan fungsi komunikasi publik di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo. Bakom dibentuk sebagai lembaga yang menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan penekanan pada transparansi serta respons cepat terhadap dinamika yang berkembang di tengah publik.

Peran Bakom dalam Rapat Koordinasi Pemerintah

Dalam pertemuan di Hambalang, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinkronisasi pesan antara kementerian dan lembaga. Menurut Syahganda, kepala negara meminta setiap kebijakan yang disahkan dalam rapat kabinet tersampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir.

Syahganda menyatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui Rapat Koordinasi internal Bakom bersama perwakilan humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Rapat tersebut, katanya, akan menyusun mekanisme pelaporan aspirasi masyarakat yang terintegrasi, termasuk kanal pengaduan yang terhubung dengan kantor komunikasi di daerah.

Ia menambahkan bahwa Bakom akan memperkuat fungsi pemantauan opini publik, khususnya pada isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan program kesejahteraan. Data yang dihimpun dari lapangan, lanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil keputusan.

“Setiap masukan dari masyarakat akan kami catat dan sampaikan secara berkala kepada Presiden. Ini bagian dari keputusan beliau agar pemerintah selalu hadir mendengar,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono menuturkan bahwa struktur organisasi Bakom masih dalam tahap pemantapan. Ia menyebut bahwa pembentukan unit kerja di tingkat pusat dan daerah akan dilakukan bertahap, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penataan Struktur Bakom Tahap Awal

Fadli menyatakan bahwa Bakom saat ini tengah menyiapkan pedoman kerja bagi juru bicara kementerian dan lembaga. Pedoman tersebut mengatur mekanisme penyampaian informasi resmi, penanganan isu yang berkembang cepat, serta koordinasi lintas sektor ketika terjadi situasi darurat.

Ia juga menyebut bahwa Bakom akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengukur persepsi publik secara berkala. Hasil pengukuran itu, menurutnya, penting agar kebijakan komunikasi pemerintah tidak berjalan berdasarkan asumsi semata, melainkan berpijak pada data empiris.

“Kami ingin memastikan setiap pesan pemerintah sampai ke masyarakat, sekaligus memastikan suara masyarakat sampai ke pemerintah,” kata Fadli Tri Hartono.

Pengamat komunikasi politik menilai penekanan Presiden Prabowo terhadap fungsi Bakom sebagai penyerap aspirasi mencerminkan pergeseran orientasi komunikasi pemerintahan. Selama ini, lembaga komunikasi publik kerap dinilai lebih dominan menyampaikan narasi keberhasilan program dibandingkan mengangkat persoalan yang dihadapi warga.

Dengan adanya mandat baru tersebut, Bakom diharapkan mampu menempatkan diri sebagai perantara yang netral dan responsif. Keberhasilan fungsi ini, menurut sejumlah kalangan, akan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, keterbukaan informasi, serta kemauan politik untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Dukungan dan Harapan terhadap Kinerja Bakom

Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik arah kerja Bakom yang lebih menekankan dialog dengan masyarakat. Mereka berharap lembaga tersebut tidak terjebak pada rutinitas seremonial, melainkan benar-benar bekerja di lapangan untuk menjaring masukan dari berbagai kelompok.

Kalangan organisasi masyarakat sipil juga mendorong Bakom membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi publik. Transparansi data, menurut mereka, menjadi prasyarat utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga, terutama pada program-program yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Dengan arahan Presiden Prabowo tersebut, Bakom kini dituntut membuktikan bahwa dirinya mampu menjalankan dua fungsi sekaligus: menyampaikan kebijakan pemerintah secara akurat dan menyalurkan aspirasi rakyat secara jujur. Kualitas komunikasi pemerintah, pada akhirnya, akan menjadi penentu sejauh mana kebijakan yang disahkan dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat.