Prabowo Peringatkan Korupsi di NTB, BPJS Perkuat PEKA

Jakarta, Apaberita – Dua isu strategis mewarnai akhir pekan ini. Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat menyampaikan kegelisahannya terhadap perilaku koruptif yang dinilai masih merajalela. Di tempat terpisah, BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA), sebuah terobosan untuk membekali ahli waris peserta dengan keterampilan wirausaha dan literasi keuangan. Kedua peristiwa ini menjadi penanda kuat arah kebijakan pemerintah: bersih dari korupsi dan penguatan jaminan sosial.

Prabowo Ingin Bicara Jujur, Tapi Berpotensi Kasar

Di hadapan ratusan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (14/11/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi. Dengan nada serius, ia mengaku kerap harus menahan diri agar tidak mengeluarkan kata-kata kasar ketika berbicara tentang para koruptor.

“Saya harus hati-hati. Kadang saya ingin bicara jujur kepada koruptor, tetapi kalau jujur bisa keluar kata-kata kasar. Jadi, Anda pilih saya bicara sopan atau jujur?”

Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan dan tawa kecil dari hadirin. Namun, Presiden segera menekankan bahwa korupsi bukanlah bahan candaan. Ia menyebut kerugian negara akibat praktik korupsi sepanjang 2023—berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—mencapai lebih dari Rp18 triliun. Angka itu, imbuhnya, setara dengan anggaran pembangunan 200 unit puskesmas atau 400 sekolah baru.

“Saya tidak akan kompromi. Siapa pun yang main-main dengan uang rakyat, akan saya tindak tegas. Saya sudah perintahkan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mempercepat penanganan kasus-kasus besar,” tegas Presiden. Ia juga menyebutkan bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi pengadaan barang/jasa menjadi kunci mencegah kebocoran anggaran.

Program PEKA: Lebih dari Sekadar Santunan

Pada hari yang sama, di Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program PEKA yang menyasar 10.000 ahli waris peserta di seluruh Indonesia sepanjang 2024–2025. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa program ini merupakan transformasi layanan dari sekadar pemberian santunan menjadi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa santunan yang diterima ahli waris bukan hanya uang tunai yang cepat habis, melainkan menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, kami bekali mereka dengan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan literasi keuangan,”

ujar Anggoro.

PEKA terstruktur dalam tiga pilar: pelatihan keterampilan (menjahit, kuliner, kerajinan, dan pemasaran digital), pemberian akses permodalan mikro melalui kemitraan dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp5 juta per orang, serta pendampingan usaha selama enam bulan yang dilakukan oleh 1.200 fasilitator terlatih. Program ini menargetkan 5.000 penerima pada tahap awal di enam provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat—provinsi yang juga menjadi lokasi kunjungan Presiden.

Peluncuran tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan dan perwakilan Organisasi Pekerja. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan, sepanjang 2023 terdapat 32.000 klaim santunan dengan total dana Rp4,2 triliun, sehingga potensi PEKA untuk menciptakan wirausaha baru sangat signifikan.

Korupsi dan Tantangan Perlindungan Sosial

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Mulya, saat dimintai tanggapan, menilai bahwa kedua isu tersebut sesungguhnya berkaitan erat. “Korupsi menggerus dana pembangunan, termasuk dana yang seharusnya dialokasikan untuk memperluas cakupan jaminan sosial. Ketika Presiden keras terhadap koruptor, itu juga membuka ruang fiskal lebih besar untuk program seperti PEKA,” katanya.

Ia menambahkan, pemberdayaan ekonomi ahli waris dapat menjadi jaring pengaman mikro yang mengurangi dampak kemiskinan struktural akibat kehilangan pencari nafkah. Namun, keberhasilan PEKA sangat bergantung pada konsistensi pendampingan dan sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial.

Di NTB, Presiden Prabowo sempat menyinggung pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja. Ia memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan untuk memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program PEKA segera dirasakan oleh keluarga pekerja di seluruh pelosok, termasuk di Lombok. “Jangan sampai pekerja kita yang sudah berkontribusi, ketika meninggal dunia, keluarganya telantar. Harus ada keberlanjutan,” ujarnya.

Dengan dua agenda besar—pemberantasan korupsi dan pemberdayaan jaminan sosial—pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi keluarga dan tata kelola bersih merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

[TAGS]: politik, pemberantasan korupsi, bpjs ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi, jaminan sosial, prabowo, ntb [SOCIAL_TWEET]: Presiden Prabowo di NTB: 'Anda pilih saya bicara sopan atau jujur?' Sementara BPJS Ketenagakerjaan luncurkan Program PEKA bantu ahli waris mandiri. #Prabowo #BPJSTK #PEKA [SOCIAL_FB]: Dua peristiwa penting hari ini: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan perang terhadap korupsi di Nusa Tenggara Barat, sementara BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program PEKA untuk memberdayakan ahli waris peserta dengan pelatihan dan modal usaha. Simak liputan lengkap Apaberita. [SOCIAL_TG]: Presiden Prabowo: 'Saya ingin bicara jujur ke koruptor tapi bisa kasar.' Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan luncurkan Program PEKA—bekal wirausaha dan literasi keuangan untuk ahli waris. Keduanya menandai langkah besar: tata kelola bersih dan jaminan sosial berkelanjutan. [SOCIAL_THREADS]: Di Lombok, Presiden Prabowo tanya ke warga: “Pilih saya bicara sopan atau jujur soal koruptor?” 🗣️ Sementara di Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan resmi luncurkan PEKA, program pemberdayaan ekonomi buat ahli waris. Pelatihan, pendampingan, modal. Dua berita yang nyambung: lawan korupsi, bangun kemandirian. 💪✨