Prabowo Lantik Dirgayuza sebagai Asisten Komunikasi Kepresidenan

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi memperkuat struktur komunikasi strategis di lingkungan Istana Kepresidenan dengan mengangkat Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden yang ditandatangani pada awal pekan ini dan menjadi bagian dari langkah konsolidasi tim komunikasi pemerintahan yang baru terbentuk.

Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Dirgayuza Setiawan kini menempati posisi strategis yang berfungsi sebagai penghubung utama antara Presiden dan publik, sekaligus bertugas menyusun analisis kebijakan komunikasi yang responsif terhadap dinamika politik nasional.

Peran dan Tanggung Jawab Strategis

Dalam struktur baru ini, posisi Asisten Presiden Bidang Komunikasi memiliki tanggung jawab yang melampaui fungsi kehumasan konvensional. Dirgayuza akan memimpin tim analis kebijakan yang bertugas mengkaji setiap isu strategis sebelum disampaikan ke publik, memastikan bahwa narasi yang dibangun sejalan dengan visi dan program prioritas pemerintahan.

Seorang pejabat Istana yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa posisi ini sengaja dirancang untuk mengintegrasikan fungsi komunikasi dan analisis kebijakan dalam satu rantai komando langsung di bawah Presiden. "Presiden menginginkan respons komunikasi yang cepat tetapi tetap berbasis data dan analisis yang tajam," ujar pejabat tersebut.

Berdasarkan uraian tugas yang ditetapkan, Dirgayuza bertanggung jawab menyusun rekomendasi strategis komunikasi publik, mengelola isu-isu sensitif lintas kementerian, serta membangun sinergi antara kantor kepresidenan dan seluruh pemangku kepentingan strategis, termasuk media massa dan masyarakat sipil.

Latar Belakang dan Pengalaman

Dirgayuza Setiawan dikenal sebagai profesional komunikasi dengan rekam jejak panjang di ranah politik dan kebijakan publik. Sebelum bergabung di Istana, ia menempati posisi strategis di Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada periode 2020 hingga 2023. Pengalamannya di dua lembaga tersebut membentuk perspektif yang unik dalam membaca lanskap informasi dan ancaman komunikasi kontemporer.

Pria kelahiran 28 Agustus 1970 ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi di bidang komunikasi politik. Selama kariernya, ia telah menulis sejumlah buku dan artikel yang membahas strategi komunikasi pemerintahan, menjadikannya salah satu pemikir yang diperhitungkan di bidang ini.

"Pengalaman beliau di BIN memberikan kemampuan analisis intelijen yang diperlukan untuk membaca situasi politik secara menyeluruh. Ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam mendukung tugas komunikasi kepresidenan," kata seorang pengamat politik dari Lembaga Penelitian Independen, dalam wawancara terpisah.

Konteks Politik dan Strategi Pemerintahan

Pengangkatan Dirgayuza tidak dapat dilepaskan dari konteks politik pemerintahan Prabowo yang tengah membangun fondasi komunikasi yang kokoh. Sejak dilantik, Presiden Prabowo menunjukkan perhatian khusus terhadap pengelolaan narasi publik, terutama di tengah polarisasi politik yang masih terasa pasca-Pemilu 2024.

Sejumlah pengamat menilai bahwa penunjukan ini merupakan bagian dari strategi membangun poros komunikasi yang terintegrasi antara Istana, kementerian, dan lembaga negara lainnya. Dengan menempatkan seorang analis kebijakan di posisi kunci komunikasi, Presiden Prabowo menegaskan pendekatan teknokratis dalam pengelolaan pesan-pesan strategis pemerintahan.

Rapat Koordinasi pertama yang dipimpin oleh Dirgayuza telah dijadwalkan pada akhir bulan ini, melibatkan seluruh kepala biro komunikasi kementerian dan juru bicara lembaga negara. Rapat tersebut bertujuan menyelaraskan prioritas komunikasi pemerintah untuk kuartal pertama tahun kerja.

Fraksi-fraksi di DPR menyambut positif pengangkatan ini, meskipun beberapa anggota dewan mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan komunikasi publik. "Kami berharap posisi ini benar-benar digunakan untuk memperkuat keterbukaan informasi, bukan sebaliknya," ujar seorang anggota Komisi I DPR yang membidangi komunikasi dan informatika.

Dengan pengangkatan ini, struktur komunikasi Istana kini semakin solid. Masyarakat dan media menanti bagaimana kinerja Dirgayuza dalam mengelola komunikasi pemerintahan yang semakin kompleks di tengah tantangan era digital dan tuntutan transparansi publik yang kian meningkat.