Omzet Rp100 Ribu Sehari, Koperasi Merah Putih Diprediksi Ambruk dalam Setahun

BOJONEGORO – Masa depan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berada di ujung tanduk. Pakar ekonomi kerakyatan memproyeksikan unit usaha yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan sanggup bertahan lebih dari 12 bulan ke depan. Proyeksi ini didasarkan pada perhitungan bisnis yang menunjukkan omzet harian koperasi tersebut hanya berkisar Rp100.000.

Fakta di Lapangan: Omzet Kecil, Beban Besar

Berdasarkan penelusuran di salah satu titik KDMP di Kecamatan Bojonegoro, koperasi yang menjual sembako dan kebutuhan pokok ini hanya mampu meraup omzet rata-rata Rp100.000 per hari. Angka itu terpantau dari catatan transaksi harian selama dua pekan terakhir. Jika diakumulasikan, omzet bulanan hanya mencapai sekitar Rp3 juta. Sementara itu, beban operasional—termasuk honor satu orang petugas, listrik, dan transportasi—ditaksir menembus Rp2,5 juta per bulan. Akibatnya, margin keuntungan yang tipis hampir tidak menyisakan surplus untuk pengembangan usaha atau pengadaan stok baru.

Analisis Matematis: “Rumus Kebangkrutan”

Pengamat koperasi dari Lembaga Studi Ekonomi Kerakyatan (LSEK), Dr. Rizal Arifin, menyebut situasi ini sebagai “rumus kebangkrutan yang pasti.” Dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024), ia menjelaskan bahwa secara bisnis, koperasi dengan omzet Rp100.000 per hari hanya menghasilkan laba kotor sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 jika margin keuntungan berada di kisaran 10–15 persen. “Dengan laba bersih bulanan paling banter Rp450.000, koperasi tidak mungkin menutup biaya tenaga kerja yang minimal Rp1,5 juta. Ini baru satu orang. Belum biaya administrasi, perawatan peralatan, dan kebutuhan modal kerja. Angka ini tidak masuk akal untuk menjaga kelangsungan usaha,” ujarnya.

Rizal menambahkan, model bisnis KDMP yang mengandalkan penjualan sembako dengan harga bersaing justru membuat ruang gerak koperasi semakin sempit. Di sisi lain, koperasi tidak memiliki sumber pendapatan sampingan seperti simpan pinjam yang lazim dimiliki koperasi sukses. “Jika hanya mengandalkan jual beli barang konsumsi tanpa skala ekonomi yang mumpuni, KDMP hanya akan menjadi beban bagi pengurus desa. Dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun, saya perkirakan unit ini akan berhenti beroperasi,” tegasnya.

Minimnya Dukungan Modal dan Daya Beli

Selain omzet rendah, pemicu lain adalah terbatasnya modal kerja. Informasi dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa modal awal yang digelontorkan dari program pusat sebagian besar habis untuk pembelian etalase, sewa tempat, dan pengadaan stok awal. Setelah stok menipis, koperasi tidak memiliki cadangan dana untuk pembelian kembali barang dagangan. Situasi ini diperparah oleh daya beli masyarakat sekitar yang lebih memilih berbelanja di warung tradisional karena dianggap lebih murah dan bisa berutang. “KDMP tidak bisa memberikan utang karena harus menjaga prinsip akuntabilitas keuangan desa. Ini membuat koperasi kalah bersaing dengan warung milik warga,” ujar seorang perangkat desa yang enggan disebut namanya.

Sikap Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Agus Priyono, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan rendahnya omzet KDMP di sejumlah titik. Pihaknya, kata Agus, sedang menyiapkan skema pendampingan intensif dan pelatihan manajemen bagi para pengelola. “Kami mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi setiap bulan. Memang ada beberapa koperasi yang omzetnya masih di bawah ekspektasi. Kami akan turunkan tim pendamping agar pengelola bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif,” kata Agus. Namun, ia belum dapat memastikan apakah koperasi dengan omzet Rp100.000 akan tetap dipertahankan jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perbaikan signifikan.

Program Nasional yang Diuji di Daerah

Koperasi Desa Merah Putih merupakan program flagship Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi perdesaan. Skema ini menempatkan koperasi sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok sekaligus simpul ekonomi desa. Namun, temuan di Bojonegoro memberikan gambaran betapa rencana besar di pusat kerap terbentur kenyataan di daerah. Dr. Rizal menegaskan, tanpa penyesuaian model bisnis dan tambahan modal hibah, nasib KDMP di Bojonegoro akan menjadi preseden bagi daerah lain. “Ini ujian pertama bagi kebijakan koperasi desa. Kalau gagal di sini, bisa jadi program ini hanya akan menjadi monumen mati di berbagai pelosok desa,” pungkasnya.

Baca juga:

• Bali Jadi Pusat Finansial Internasional, Airlangga Targetkan Aturan Rampung Sebe...
• Produktivitas Lahan Marginal di Subang Melonjak Empat Kali Lipat Berkat Budidaya...