Prabowo Instruksikan Pemda Awasi Dapur MBG Demi Transparansi

Presiden Prabowo Subianto menugaskan seluruh kepala daerah untuk memantau secara langsung operasional dapur Program Makan Bergizi (MBG) di wilayah masing-masing. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Program Strategis di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3). Presiden menekankan, pengawasan melekat dari gubernur, bupati, dan wali kota menjadi prasyarat utama mencegah penyimpangan dana maupun distribusi makanan.

"Saya minta para kepala daerah tidak hanya menandatangani laporan di meja. Turun ke lapangan, cek dapur MBG, pastikan bahan baku berkualitas dan porsi sesuai standar," tegas Presiden di hadapan ratusan peserta rapat. Instruksi ini merespons sejumlah temuan awal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang potensi kebocoran pada rantai pasok di lima provinsi percontohan.

Arahan Presiden: Pengawasan Langsung oleh Kepala Daerah

Dalam pengarahan tertutup yang berlangsung selama dua jam tersebut, Presiden memerintahkan penyusunan mekanisme pelaporan harian berbasis digital. Setiap dapur wajib mengunggah data penerima manfaat, stok bahan, dan foto makanan yang disajikan ke sistem terintegrasi Kemendagri. Presiden Prabowo juga meminta inspektorat daerah dan satuan polisi pamong praja dilibatkan dalam inspeksi mendadak. "Saya tidak akan segan mencopot pejabat yang lalai mengawasi program ini," ujarnya.

Menindaklanjuti arahan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan menerbitkan surat edaran dalam waktu 2x24 jam. "Kami akan meminta seluruh pemda membentuk tim pemantau di bawah koordinasi sekretaris daerah. Hasil pemantauan akan menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah," jelas Tito usai rapat.

Potensi Penyimpangan dan Peran Aparat Daerah

Program MBG yang menargetkan 82,4 juta penerima dari kalangan pelajar, balita, dan ibu hamil ini melibatkan lebih dari 120.000 dapur di seluruh Indonesia. Risiko penyimpangan mengintai mulai dari penggelembungan harga bahan baku, pengurangan porsi, hingga ketidaktepatan sasaran. BPKP mencatat, selama uji coba Januari 2025 terdapat indikasi selisih harga hingga 15 persen antara kontrak dan realisasi di delapan kabupaten.

Presiden Prabowo meminta aparat penegak hukum di daerah—termasuk kejaksaan negeri dan kepolisian resor—ikut mengawasi. "Keterlibatan forkopimda menjadi kunci. Program ini menyangkut kepentingan jutaan anak bangsa," kata Presiden. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menambahkan, pihaknya akan mengerahkan 500 auditor untuk melakukan audit berkala ke seluruh provinsi.

Tanggapan Kepala Daerah dan Langkah Konkret

Sejumlah kepala daerah menyambut positif arahan tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang hadir secara virtual, menyatakan bahwa Pemprov Jateng telah mengembangkan dashboard pemantau MBG yang terhubung dengan 4.300 dapur di wilayahnya. "Kami laporkan real-time ke Presiden, mulai dari kalori hingga asal bahan pangan," ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan camat dan lurah untuk turun memeriksa dapur MBG setiap hari secara bergilir.

Di sisi lain, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta pelatihan khusus bagi aparat pengawas. "Perlu pemahaman standar gizi agar pengawasan tidak sekadar administratif," ujar Ketua Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Kementerian Kesehatan, menurut rencana, akan menerbitkan modul pengawasan berbasis nutrisi dalam dua pekan mendatang.

Program Makan Bergizi: Skala dan Tantangan

MBG merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dengan anggaran mencapai Rp 180 triliun pada APBN 2025. Selain dapur umum yang tersebar di satuan pendidikan, program ini juga menggandeng 15.000 UMKM pangan lokal. Skala besar ini, diakui Presiden, mengandung kerentanan tinggi. "Makin besar programnya, makin besar godaan untuk menyimpang. Karena itu, pengawasan harus luar biasa ketat," tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya tengah menyelesaikan sistem lacak digital yang memungkinkan publik memantau menu harian setiap dapur secara daring. "Transparansi adalah vaksin melawan korupsi," ujarnya. Sistem tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada Juni 2025.

Komitmen Pusat: Audit dan Sanksi Tegas

Pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan pengawasan daerah. BPKP bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kinerja setiap triwulan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, setiap penyimpangan yang merugikan penerima manfaat akan dikenai sanksi administratif hingga pidana. "Sudah ada kesepakatan dengan Kejaksaan Agung dan Polri. Begitu ada temuan, proses hukum berjalan tanpa pandang bulu," katanya dalam konferensi pers usai rakor.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 yang mewajibkan laporan pengawasan MBG disampaikan ke Sekretariat Kabinet setiap bulan. Langkah ini, menurutnya, memastikan tidak ada celah bagi daerah untuk menutupi praktik menyimpang. Dengan pengawalan berlapis ini, pemerintah berharap MBG benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar proyek yang rawan dikorupsi.

Baca juga:

• Menteri ESDM Pastikan Tambang Wajib Pakai B50 demi RKAB
• Irjen Pol. Helmy Santika: Profil dan Kinerja Kapolda Lampung