Polri Anugerahkan Pin Emas Kapolri kepada Kapolda dan Wakapolda Aceh

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menganugerahkan Pin Emas Kapolri kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menangani insiden pengibaran bendera Bulan Bintang di sejumlah titik di wilayah hukum Polda Aceh, Jumat (21/8/2026).

Penganugerahan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan Polri itu ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan setelah melalui mekanisme penilaian internal institusi. Dalam pertimbangannya, Kapolda dan Wakapolda Aceh dinilai menunjukkan ketegasan, kecepatan, dan profesionalisme dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta mengamankan situasi agar insiden tidak meluas menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Penganugerahan Pin Emas Kapolri merupakan wujud apresiasi pimpinan Polri kepada anggota yang menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Edison Isir.

Penghargaan Tertinggi di Lingkungan Polri

Pin Emas Kapolri merupakan tanda kehormatan paling tinggi yang diberikan kepada personel Polri atas prestasi, pengabdian, dan keberanian yang melampaui panggilan tugas. Pemberian penghargaan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme penghargaan internal yang berlaku di lingkungan kepolisian, dan disahkan langsung oleh Kapolri selaku pimpinan tertinggi institusi.

Dalam sejumlah kasus sebelumnya, penghargaan serupa diberikan kepada anggota yang berhasil mengungkap kasus besar, menyelamatkan nyawa warga, atau menangani situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Penetapan penghargaan kali ini, menurut Kadiv Humas Polri, menegaskan bahwa penanganan insiden di Aceh dinilai sebagai salah satu capaian penting Polri dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kronologi dan Penanganan Insiden

Insiden pengibaran bendera Bulan Bintang dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Aceh. Bendera tersebut selama ini identik dengan simbol gerakan yang berseberangan dengan kedaulatan NKRI, sehingga kemunculannya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan langsung menjadi perhatian serius pemerintah daerah serta aparat keamanan.

Menindaklanjuti laporan warga, Polda Aceh bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penanganan perkara turut dibahas dalam Rapat Koordinasi lintas instansi yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memastikan langkah penegakan hukum berjalan tanpa memicu ketegangan sosial.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengibaran simbol yang dikaitkan dengan gerakan separatis dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Penyidik Polda Aceh telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, dan mendalami keterlibatan pihak-pihak di balik pengibaran bendera tersebut. Proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Tata Upacara.

Kadiv Humas Polri menyatakan bahwa penanganan insiden dilakukan dengan pendekatan persuasif sekaligus represif yang proporsional. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk menjaga stabilitas keamanan di Aceh yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan kondisi kondusif pascakesepakatan damai.

Komitmen Menjaga Keutuhan NKRI

Atas penghargaan tersebut, Kapolda Aceh menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Polri dan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan insiden merupakan hasil kerja seluruh jajaran Polda Aceh, bukan pencapaian individu semata. Ia juga berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukumnya.

Kadiv Humas Polri menambahkan, penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri bahwa institusi akan memberikan apresiasi kepada setiap personel yang bekerja sungguh-sungguh. Di sisi lain, Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu ketenangan dan tetap menyerahkan setiap persoalan hukum kepada aparat penegak hukum.

Keputusan pemberian Pin Emas Kapolri kepada Kapolda dan Wakapolda Aceh diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kepolisian di daerah lain untuk menangani setiap potensi gangguan keamanan secara tegas dan profesional. Polri juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.