Pendaftaran DPD RI Awards 2026 Masih Dibuka, 945 Tokoh Terdaftar

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan tokoh penggerak daerah pada DPD RI Awards 2026. Hingga kini, panitia mencatat 945 pendaftar telah terdaftar melalui kanal resmi, sementara proses pendaftaran dinyatakan masih berjalan dan belum ditutup. Penghargaan pada gelaran ini diberikan dalam empat bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pangan, dan budaya.

Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi DPD RI terhadap warga yang bekerja secara sukarela dan konsisten memajukan daerahnya tanpa mengandalkan jabatan formal. Melalui penghargaan ini, DPD RI hendak mengangkat praktik baik dari berbagai wilayah yang selama ini luput dari sorotan, sekaligus mendorong lahirnya penggerak-penggerak baru di penjuru negeri.

Empat Bidang Penghargaan dan Arah Penilaian

Berdasarkan keterangan panitia, bidang pendidikan menyasar tokoh yang berjasa memperluas akses belajar, meningkatkan mutu tenaga pendidik, atau menghadirkan inovasi pembelajaran di daerah terpencil. Adapun bidang kesehatan mengapresiasi kontribusi dalam pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan angka stunting, hingga penguatan fasilitas kesehatan masyarakat.

Sementara itu, bidang pangan menilai peran penggerak dalam ketahanan pangan, pengembangan pertanian lokal, dan penguatan lumbung pangan desa. Bidang budaya diperuntukkan bagi mereka yang melestarikan tradisi, menghidupkan kembali kesenian daerah, serta menjaga warisan budaya dari kepunahan. Keempat bidang itu, menurut panitia, sejalan dengan fungsi representasi DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Yang dimaksud tokoh penggerak daerah, menurut panitia, adalah individu atau kelompok yang memprakarsai dan menggerakkan perubahan sosial di wilayahnya, baik melalui pendirian lembaga sosial, program pemberdayaan masyarakat, maupun gerakan sukarela yang berkelanjutan. Penilaian tidak hanya menyasar nama besar, tetapi juga membuka ruang bagi tokoh yang bekerja senyap di daerah terpencil.

“DPD RI Awards 2026 merupakan wujud nyata penghargaan negara kepada anak bangsa yang menggerakkan perubahan dari tingkat akar rumput. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi mengusulkan tokoh-tokoh yang layak,” demikian keterangan panitia dalam rilis resminya.

Seleksi Bertahap Hingga Penetapan Penerima

Panitia menyatakan proses penilaian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berupa verifikasi administrasi untuk memastikan kelengkapan data dan dokumen pendukung calon. Selanjutnya, tim penilai melakukan penjaringan berdasarkan dampak program yang dijalankan tokoh usulan, termasuk cakupan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan kegiatannya.

DPD RI menegaskan seluruh tahapan dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel. Keputusan akhir akan ditetapkan dalam pleno panitia setelah melalui rapat koordinasi dengan dewan juri yang terdiri atas akademisi, praktisi, dan perwakilan lembaga terkait. Hasil penetapan kemudian diumumkan secara resmi, dan penerima penghargaan diundang pada puncak acara DPD RI Awards 2026.

Panitia juga memastikan proses seleksi terbuka untuk pengawasan publik. Setiap tahapan, menurut panitia, dapat dipantau melalui kanal informasi resmi DPD RI sehingga tidak ada ruang bagi praktik yang menyimpang dari prosedur yang telah disepakati.

Pendaftaran Masih Dibuka, Partisipasi Publik Diperluas

Menindaklanjuti tingginya animo masyarakat, DPD RI memutuskan untuk tetap membuka pendaftaran hingga batas waktu yang diumumkan panitia. Masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, komunitas, hingga pemerintah daerah dapat mengusulkan calon tokoh penggerak daerah melalui kanal resmi yang telah disediakan.

Hingga artikel ini ditulis, jumlah pendaftar telah mencapai 945 orang. Angka tersebut mencerminkan antusiasme daerah dalam mengangkat tokoh-tokoh lokal yang selama ini berkarya tanpa pamrih. DPD RI berharap partisipasi semakin meluas seiring berjalannya masa pendaftaran.

Lewat penyelenggaraan ini, DPD RI berharap muncul kesadaran kolektif bahwa kemajuan daerah tidak semata ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, melainkan juga oleh inisiatif warga di tingkat bawah. Tokoh penggerak daerah, menurut DPD RI, adalah aset strategis yang harus terus didukung dan diakui perannya dalam pembangunan nasional. “Setiap daerah memiliki tokohnya masing-masing. Tugas kita bersama adalah memastikan kerja mereka tidak berakhir tanpa pengakuan,” demikian penegasan panitia menutup keterangannya.