PKB Tegaskan AI Hanya Alat Bantu, Bukan Pengganti Pemuka Agama

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sikap resmi terkait penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam ranah kehidupan beragama. Dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta pada Selasa (15/7), partai politik yang memiliki basis massa kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama tersebut menegaskan bahwa teknologi AI tidak dapat menggantikan fungsi dan otoritas pemuka agama di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid, dalam keterangannya kepada awak media menjelaskan bahwa posisi partainya melihat AI sebagai instrumen pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan para ulama, kiai, dan tokoh agama. Namun, tegasnya, alat secanggih apa pun tidak akan pernah mampu meniru kedalaman spiritual, kebijaksanaan, serta otoritas moral yang melekat pada figur pemuka agama.

"Kami di PKB ingin meluruskan pemahaman masyarakat. AI adalah tools, bukan pengganti. Pemuka agama memiliki peran yang tidak bisa direplikasi oleh mesin, karena kepemimpinan spiritual lahir dari perjalanan panjang, sanad keilmuan, dan kedekatan emosional dengan umat," ujar Hasanuddin.

Teknologi sebagai Pelengkap, Bukan Pengganti

Dalam forum bertema "AI dan Kehidupan Beragama" yang berlangsung di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, partai ini memaparkan pandangan bahwa kehadiran AI di tengah masyarakat harus dilihat secara proporsional. Teknologi, menurut PKB, dapat berperan dalam hal-hal teknis seperti pencarian referensi kitab, terjemahan teks keagamaan, hingga pengelolaan jadwal kegiatan keagamaan di masjid dan pondok pesantren.

Ketua DPP PKB bidang Keagamaan, M. Kholid Azhari, menambahkan bahwa partainya tengah menyiapkan pedoman internal bagi para kader dan tokoh agama di lingkungan PKB terkait pemanfaatan teknologi digital. Pedoman tersebut mencakup etika penggunaan AI dalam menyusun khutbah, materi pengajian, hingga konten dakwah di media sosial.

"AI bisa membantu mencari rujukan dan mengelola informasi, tetapi yang memberikan penafsiran, bimbingan, serta keteladanan tetaplah manusia, terutama para ulama yang memiliki sanad keilmuan jelas," tegas Kholid.

PKB juga menyoroti fenomena penggunaan aplikasi berbasis AI yang belakangan ramai diperbincangkan karena mampu menjawab pertanyaan keagamaan dengan nada dan gaya bicara menyerupai pemuka agama. Menurut partai ini, fenomena tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam.

Respons atas Kekhawatiran Publik

Diskusi publik tersebut digelar setelah ramai beredar di media sosial berbagai tangkapan layar percakapan antara pengguna dengan aplikasi AI yang membahas topik-topik keagamaan. Banyak pengguna mengaku terkejut dengan kemampuan aplikasi tersebut dalam memberikan jawaban yang terstruktur dan menggunakan diksi khas seorang penceramah.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengakui bahwa kemajuan teknologi memang menghadirkan tantangan baru bagi dunia keagamaan. Namun, ia menekankan bahwa respons yang tepat bukanlah penolakan total terhadap AI, melainkan pengaturan dan literasi yang matang.

"Tidak bisa dipungkiri, banyak orang kaget ketika pertama kali berinteraksi dengan AI yang membahas topik agama dengan cara yang sangat meyakinkan. Tugas kita sekarang adalah memastikan masyarakat memiliki filter keilmuan yang cukup sehingga tidak mudah tertipu oleh tampilan yang canggih," papar Jazilul dalam sesi diskusi.

PKB mendorong agar Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah turut menyusun regulasi dan panduan bersama terkait penggunaan AI dalam konteks dakwah dan bimbingan keagamaan. Tanpa koordinasi lintas lembaga, partai ini khawatir akan muncul fragmentasi pemahaman di tengah umat.

Posisi PKB dalam Lanskap Digital

Sebagai partai yang memiliki basis massa besar di kalangan pesantren dan komunitas Nahdliyin, PKB menyadari betul bahwa isu teknologi dan agama bukan perkara sederhana. Lebih dari 60 persen kader partai ini, menurut data internal, aktif di lingkungan pondok pesantren dan majelis taklim di berbagai daerah.

Oleh karena itu, DPP PKB memutuskan untuk menjadikan literasi digital dan AI sebagai salah satu agenda pendidikan kader dalam jangka menengah. Program pelatihan akan difokuskan kepada para kiai muda dan dai yang aktif di media sosial, dengan tujuan agar mereka mampu memanfaatkan AI tanpa kehilangan esensi otoritas keilmuan tradisional.

"Generasi muda di lingkungan pesantren sangat adaptif terhadap teknologi. Yang kami butuhkan adalah memastikan mereka tetap memiliki pegangan ilmu yang kuat sehingga AI menjadi alat, bukan tuan," ujar Sekretaris Bidang Pendidikan DPP PKB, Sulaiman.

Partai ini juga rencananya akan menggandeng beberapa perguruan tinggi Islam dan pusat studi AI untuk melakukan riset bersama mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap pola pencarian bimbingan keagamaan di kalangan generasi muda Muslim Indonesia. Hasil riset diharapkan menjadi basis rekomendasi kebijakan yang akan diajukan kepada pemerintah melalui fraksi PKB di DPR RI.

Dengan sikap resmi yang disampaikan dalam forum tersebut, PKB berharap masyarakat tidak serta-merta menolak maupun menerima AI dalam kehidupan beragama tanpa pemahaman yang memadai. Partai ini optimistis bahwa kombinasi antara kearifan tradisional ulama dan kecanggihan teknologi akan menghasilkan ekosistem keagamaan yang lebih inklusif dan relevan dengan perkembangan zaman.