putri-anggraini
JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menempati posisi teratas dalam sejumlah survei elektabilitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Pengakuan tersebut disampaikan menyusul rencana pertemuan resmi antara petinggi PKB dan Anies Baswedan pada pekan depan guna membahas peta politik ibu kota.
"Berdasarkan hasil survei yang kami cermati, posisi Anies Baswedan memang masih tertinggi. Karena itu, komunikasi politik dengan beliau menjadi keniscayaan," ujar seorang fungsionaris PKB di Jakarta, Selasa.
Menurut penuturan pihak PKB, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pekan depan itu akan membahas secara khusus perkembangan kontestasi Pilkada Jakarta 2024, termasuk peluang koalisi dan kemungkinan pengusungan kandidat. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penjajakan politik yang wajar dilakukan partai menjelang pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.
Elektabilitas Anies Jadi Pertimbangan Utama
PKB menegaskan bahwa tingginya angka elektabilitas Anies Baswedan dalam berbagai lembaga survei menjadi pertimbangan utama dalam menyusun strategi politik di Jakarta. Partai berlambang bola dunia itu menilai posisi tersebut mencerminkan besarnya basis dukungan yang masih tersimpan pada figur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
"Kami tidak bisa menutup mata terhadap data. Angka-angka survei menunjukkan Anies masih yang tertinggi. Ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam Rapat Pleno kami," kata sumber internal PKB.
Meski demikian, PKB menegaskan bahwa keputusan akhir soal pencalonan akan ditetapkan melalui mekanisme partai yang berlaku, yakni melalui rapat koordinasi dan pleno tingkat wilayah. Seluruh proses itu, lanjutnya, akan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai serta peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkada.
Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, sejumlah nama memang telah bermunculan dalam bursa survei. Namun berdasarkan data yang dihimpun PKB, nama Anies Baswedan konsisten berada di posisi puncak, disusul sejumlah figur lain seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah kader partai politik.
Komunikasi Politik dengan Berbagai Pihak
PKB menyatakan tengah membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, termasuk dengan partai-partai lain yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. Langkah itu dinilai penting untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Kami membuka ruang komunikasi dengan semua pihak. Yang jelas, keputusan akan diambil secara kolektif melalui mekanisme partai," ujarnya.
Pihak PKB juga menampik anggapan bahwa pertemuan dengan Anies Baswedan merupakan bentuk dukungan resmi. Menurutnya, pertemuan itu masih dalam tahap penjajakan awal dan belum mengerucut pada kesepakatan politik apa pun.
"Pertemuan itu dalam rangka silaturahmi politik dan menjajaki kemungkinan kerja sama. Belum ada keputusan resmi," tegasnya.
Peta Koalisi Masih Dinamis
Pengamat politik menilai peta koalisi di Pilkada Jakarta 2024 masih sangat dinamis. Partai-partai besar, termasuk PKB, disebut masih menghitung secara cermat keuntungan elektoral sebelum menentukan sikap resmi.
Berdasarkan aturan yang berlaku, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta, atau memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.
Kondisi itu membuat setiap partai, termasuk PKB, mesti menjalin komunikasi lintas partai untuk memenuhi syarat pencalonan. Karena itu, pertemuan dengan Anies Baswedan dipandang sebagai langkah strategis untuk mengukur kekuatan koalisi yang mungkin dibangun.
Sementara itu, KPUD DKI Jakarta dalam beberapa kesempatan menyatakan akan mengikuti tahapan dan jadwal Pilkada sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. Seluruh proses pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan calon akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Dengan dinamika tersebut, keputusan PKB soal sikap politik di Pilkada Jakarta akan menjadi salah satu penentu arah koalisi. Namun partai menegaskan seluruh keputusan nantinya diambil berdasarkan mekanisme resmi dan kepentingan rakyat Jakarta, bukan semata-mata pertimbangan elektoral jangka pendek.
Comments (0)