PKB Akui Anies Masih Tertinggi di Survei

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi menyatakan bahwa bakal calon gubernur Anies Rasyid Baswedan masih menempati posisi teratas dalam hasil sejumlah lembaga survei untuk kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta 2025. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh jajaran elite partai berlambang bola dunia tersebut dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, pada Jumat siang, 13 Juni 2025. Wakil Ketua Umum PKB Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa fakta elektoral tersebut menjadi dasar obyektif bagi partainya untuk membuka kembali jalur komunikasi intensif dengan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu. Pertemuan tingkat tinggi antara pimpinan PKB dan Anies Baswedan dijadwalkan berlangsung pada pekan depan di sebuah lokasi yang belum diungkapkan kepada publik.

Jejak Elektoral yang Konsisten

Hasil agregasi dari empat lembaga survei kredibel yang dirilis sepanjang bulan Mei hingga awal Juni 2025 memperlihatkan pola yang seragam. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Anies di angka 38,7 persen dalam simulasi top of mind. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting menempatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pada 41,2 persen, unggul jauh dari Ridwan Kamil yang berada di kisaran 24 persen dan Basuki Tjahaja Purnama di angka 16,5 persen. Sementara itu, Charta Politika dan Litbang Kompas masing-masing merekam angka dukungan terhadap Anies pada rentang 37,5 persen hingga 39,8 persen. Jazilul Fawaid tidak menampik bahwa konsistensi data tersebut mendorong PKB untuk melakukan kalkulasi ulang arah koalisi dan figur yang akan diusung. "Kami membaca data apa adanya. Angka-angka ini bukan rekayasa, ini fakta lapangan yang direkam oleh lembaga-lembaga terpercaya," ujarnya di hadapan awak media.

Ketua DPP PKB Bidang Data dan Riset, Faisol Riza, menambahkan bahwa basis pemilih tradisional PKB di DKI Jakarta—yang berakar pada komunitas Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyin urban—menunjukkan preferensi yang sejalan dengan tren survei. Dalam kajian internal yang dilakukan oleh Desk Pilkada PKB sepanjang kuartal pertama 2025, tokoh dengan latar belakang sipil dan rekam jejak pemerintahan yang terukur justru lebih diterima oleh segmen pemilih muda dan pemilih mengambang di Jakarta. "Anies Baswedan memiliki keunggulan di dua segmen itu, dan itu terkonfirmasi oleh riset kami sendiri," jelas Faisol Riza sambil menunjukkan paparan data internal partai yang tidak dipublikasikan secara lengkap kepada jurnalis.

Sikap Resmi PKB dan Agenda Pertemuan

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, melalui sambungan telepon dari kunjungan kerjanya di Jawa Timur, membenarkan bahwa partainya telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan Anies Baswedan pada Selasa atau Rabu pekan depan. Pertemuan ini, menurut dia, merupakan tindak lanjut dari sejumlah pembicaraan informal yang sudah berlangsung antara tim penghubung kedua pihak sejak awal bulan Juni. "Silaturahmi politik ini penting. Kami ingin mendengar langsung visi dan rencana pembangunan Jakarta ke depan dari Mas Anies. PKB tidak ingin buru-buru memutuskan, tetapi kami juga tidak bisa mengabaikan realitas elektoral," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, dalam keterangan terpisah menyatakan bahwa agenda pembicaraan akan mencakup sejumlah isu strategis: platform kebijakan jangka menengah untuk Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, penanganan isu banjir, pengembangan transportasi publik terintegrasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput. Syaiful Huda secara khusus menyebut bahwa PKB akan menanyakan keseriusan Anies dalam menggandeng kader partai untuk posisi wakil gubernur. "Tentu mekanisme internal partai akan menjadi pertimbangan utama. Apakah PKB akan mengajukan kadernya sendiri sebagai pendamping, itu bagian dari negosiasi," ungkapnya.

Di internal PKB sendiri, sejumlah nama telah beredar sebagai bakal calon wakil gubernur pendamping Anies. Mereka adalah Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang telah bergabung dengan PKB, serta pengusaha muda yang juga politisi PKB, Arvin Hakim. Namun, Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun nama yang ditetapkan secara resmi karena seluruh keputusan akan bergantung pada hasil pertemuan dengan Anies dan dinamika koalisi yang terbentuk.

Dinamika Koalisi dan Peta Politik Jakarta

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai ketiga terbesar di DKI Jakarta berdasarkan perolehan kursi DPRD hasil Pemilu 2024. Dengan 9 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta, PKB memiliki posisi tawar yang cukup signifikan dalam pembentukan poros koalisi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat minimal 22 kursi untuk dapat mengusung pasangan calon secara mandiri. Oleh karena itu, PKB tidak dapat berjalan sendiri dan wajib membangun koalisi strategis.

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI, Toto Izul Fatah, yang dihubungi secara terpisah, menilai bahwa langkah PKB membuka komunikasi formal dengan Anies merupakan sinyal politik yang patut dicermati. "PKB sedang membaca lanskap dengan cermat. Jika mereka berhasil membawa Anies ke dalam koalisi bersama partai-partai lain seperti NasDem dan PKS, maka poros ini akan sangat solid," analisanya. NasDem sendiri secara terbuka telah menyatakan dukungan terhadap pencalonan Anies, sementara Partai Keadilan Sejahtera yang menguasai 15 kursi DPRD DKI Jakarta masih belum mengumumkan sikap resmi meskipun sinyal politik mengarah pada posisi yang sejalan. Gabungan PKB, NasDem, dan PKS akan menghasilkan total 32 kursi, melampaui ambang batas pencalonan.

Di sisi lain, sejumlah partai besar seperti Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih belum mengungkap figur definitif yang akan mereka usung. Gerindra yang memiliki 18 kursi di DPRD DKI Jakarta dan PDI Perjuangan dengan 14 kursi menjadi penentu konfigurasi akhir peta koalisi. Apabila PKB berhasil mengunci kesepakatan dengan Anies pada pertemuan pekan depan, tahap selanjutnya adalah membawa keputusan tersebut ke Rapat Pleno DPP PKB yang dijadwalkan pada akhir Juni 2025 untuk memperoleh pengesahan resmi sebagai sikap institusional partai. Seluruh mata di kancah politik nasional kini tertuju pada pertemuan yang digadang-gadang akan menjadi titik kulminasi negosiasi tersebut.