Pj Gubernur BI: Rapat KSSK Fokus Stabilitas, Bukan Pengganti Perry

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan tertutup yang dihadiri jajaran pimpinan lembaga keuangan negara tersebut memunculkan spekulasi mengenai pembahasan kandidat Gubernur Bank Indonesia definitif pengganti Perry Warjiyo. Pj Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa agenda utama rapat tersebut tetap berfokus pada sinergi kebijakan dan proyeksi stabilitas ekonomi semester kedua.

Rapat KSSK merupakan forum koordinasi rutin yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Forum ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan selaku koordinator, dengan Presiden dapat hadir memberikan arahan strategis. Selain Destry Damayanti, hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden Prabowo, yang mengenakan setelan jas gelap, tampak memantau paparan kondisi makroekonomi terkini.

Rapat Rutin Semester II

Dalam keterangan resmi usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas tiga isu utama: perkembangan ekonomi global dan domestik, arah kebijakan moneter dan fiskal semester kedua 2026, serta pemantauan indikator kerentanan sektor keuangan. “Bapak Presiden memberikan penekanan agar kita terus memperkuat bantalan fiskal dan memastikan sektor keuangan tetap resilien di tengah dinamika global yang masih tidak pasti,” ujar Sri Mulyani. Tidak ada pernyataan resmi yang menyentuh isu suksesi kepemimpinan di Bank Indonesia.

KSSK dijadwalkan menggelar rapat secara berkala paling sedikit empat kali dalam setahun. Rapat kali ini merupakan rapat perdana setelah libur Iduladha dan dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja paruh pertama tahun berjalan. Salah satu sorotan adalah inflasi inti yang tetap terjaga di kisaran 2,5 persen, namun tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih menjadi perhatian. Destry Damayanti, yang memimpin Bank Indonesia dalam kapasitas pelaksana tugas, memaparkan proyeksi pertumbuhan kredit dan strategi operasi moneter untuk menjaga stabilitas rupiah.

Posisi Gubernur BI Definitif

Vakansi jabatan Gubernur BI definitif telah memasuki bulan ketiga sejak Perry Warjiyo mengundurkan diri pada akhir April 2026, dua tahun sebelum masa jabatan keduanya berakhir. Pengunduran diri tersebut didasarkan pada alasan pribadi dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden. Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Presiden mengajukan calon tunggal Gubernur BI kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga saat ini, belum ada surat presiden yang dikirimkan ke DPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden pada awal Juni 2026 telah menyerahkan sejumlah nama hasil uji kelayakan dan kepatutan. Nama-nama tersebut berasal dari internal Bank Indonesia maupun eksternal. Destry Damayanti, yang saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior BI, kerap disebut sebagai salah satu kandidat kuat. Namun, mekanisme pengusulan masih berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Isu pengganti Perry Warjiyo sempat mewarnai ruang rapat paripurna DPR pekan lalu ketika sejumlah fraksi seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar mendesak agar nama calon segera diajukan. Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto, dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa DPR siap melakukan uji kelayakan begitu surat presiden diterima. “Kami berharap kekosongan ini tidak berlarut-larut karena pengambilan keputusan moneter yang kredibel membutuhkan kepastian kepemimpinan,” ucapnya.

Klarifikasi Pj Gubernur BI

Menanggapi pertanyaan awak media seusai rapat, Destry Damayanti memberikan klarifikasi yang tegas. “Rapat KSSK hari ini sama sekali tidak membahas usulan atau nama calon Gubernur BI definitif. Agenda kita sangat padat dan semuanya terfokus pada stabilitas sistem keuangan,” kata Destry. Ia menambahkan bahwa mekanisme pengangkatan Gubernur BI sepenuhnya berada pada jalur konstitusi dan kewenangan Presiden. “Sebagai pelaksana tugas, saya hanya memastikan bahwa roda organisasi Bank Indonesia tetap berjalan optimal,” tutupnya.

Pernyataan Destry sekaligus meredam spekulasi yang sempat berkembang bahwa Presiden Prabowo akan menggunakan momentum rapat KSSK untuk memintakan pertimbangan de facto dari forum tersebut. Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Zainal Arifin Mochtar, menilai bahwa KSSK tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk merekomendasikan atau menyetujui calon Gubernur BI. “KSSK adalah forum koordinasi krisis, bukan lembaga seleksi. Pengajuan calon Gubernur BI adalah hak prerogatif Presiden yang hanya memerlukan persetujuan DPR,” jelasnya.

Dengan tidak dibahasnya isu tersebut dalam rapat KSSK, publik kini menanti langkah Presiden Prabowo selanjutnya. Masa reses DPR akan segera berakhir pada pertengahan Agustus 2026, sehingga momentum pengiriman surat presiden dinilai ideal untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang lebih panjang. Sementara itu, Bank Indonesia di bawah komando pelaksana tugas terus mengikuti kalender rapat dewan gubernur bulanan yang akan kembali digelar pada pekan kedua Agustus untuk menetapkan suku bunga acuan. Stabilitas institusi moneter itu, menurut sejumlah ekonom, tetap akan teruji hingga nama definitif diumumkan.