Jakarta Alokasikan Rp99,9 Miliar untuk Beasiswa LPDP 2027 ke 11 Negara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kucuran dana sebesar Rp99,9 miliar dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk membiayai program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) daerah. Kepastian ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, seusai Rapat Koordinasi Penganggaran yang digelar di Balai Kota pada Senin (27/7/2026). Alokasi tersebut akan mendanai studi 100 mahasiswa jenjang magister dan doktoral di sebelas negara mitra mulai tahun depan.

Payung Hukum dan Skema Pendanaan

Nahdiana menegaskan bahwa anggaran ini telah melalui pembahasan mendalam bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan telah disetujui dalam pleno penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. "Rancangan ini merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Masyarakat. Kami memperkuat investasi di sektor pendidikan tinggi melalui jalur kerja sama dengan LPDP pusat dan sejumlah universitas luar negeri," ujarnya. Dana ini akan dialokasikan dalam pos belanja tidak langsung pada Dinas Pendidikan dan akan disalurkan melalui mekanisme hibah bersyarat kepada para penerima yang lolos seleksi ketat.

Lebih lanjut Nahdiana merinci, dari total anggaran Rp99,9 miliar, sekitar 40% akan digunakan untuk biaya pendidikan dan tunjangan hidup para mahasiswa program magister, sementara 60% sisanya difokuskan pada jenjang doktoral yang memiliki periode studi lebih panjang dan kebutuhan riset yang lebih besar. "Kami tidak hanya menanggung tuition fee, tetapi juga biaya hidup, asuransi kesehatan, tiket perjalanan, dan dana penelitian. Ini adalah paket lengkap untuk memastikan konsentrasi belajar penuh," ungkap Nahdiana.

Seratus Penerima Menyebar ke 11 Kampus Dunia

Program beasiswa ini dirancang untuk memberangkatkan seratus warga Jakarta terpilih, yang akan menempuh studi pada tahun ajaran 2027/2028. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Disdik DKI, Andi Surya, menyatakan bahwa pendaftaran akan dibuka secara daring pada kuartal pertama 2027. "Kami menargetkan 60 penerima magister dan 40 penerima doktor. Seleksi akan menitikberatkan pada rekam jejak akademik, proposal riset yang relevan dengan kebutuhan Jakarta, dan komitmen pengabdian kembali ke daerah," paparnya.

Adapun ke-11 negara tujuan studi tersebut mencakup Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Jerman, Belanda, Jepang, China, Korea Selatan, Singapura, Perancis, dan Kanada. Setiap negara, menurut Andi, telah menjalin nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kantor perwakilan atau konsorsium universitas. "Kami memilih negara-negara ini berdasarkan peringkat mutu perguruan tinggi mereka di bidang-bidang prioritas seperti tata kelola perkotaan, transportasi, perubahan iklim, teknologi informasi, dan kesehatan masyarakat," tuturnya. Hingga saat ini, setidaknya telah ada 25 universitas mitra yang siap menerima para penerima beasiswa, termasuk Harvard Kennedy School, Imperial College London, University of Melbourne, dan ETH Zurich.

Dorongan bagi Ekosistem Kota Global

Alokasi beasiswa ini sejalan dengan Visi Jakarta sebagai Kota Global yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Nahdiana, menyatakan bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah kunci untuk mendobrak stagnasi indeks pembangunan manusia (IPM) dan mendorong inovasi pelayanan publik. "Mereka yang akan dikirim adalah duta-duta perubahan. Kami berharap setelah lulus, mereka kembali dan mengaplikasikan pengetahuan global untuk memecahkan masalah kampung halaman: banjir, kemacetan, polusi, dan kesenjangan sosial," demikian petikan sambutan tersebut.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Satya Budiman, menilai langkah ini progresif namun mengingatkan agar seleksi benar-benar transparan dan bebas dari intervensi politik. "Angka Rp99,9 miliar itu sangat signifikan. Harus ada mekanisme pengawasan ketat oleh tim independen agar tidak terjadi penyimpangan dana. Selain itu, pemprov wajib menyediakan skema penyerapan lulusan di birokrasi atau proyek strategis daerah agar terjadi retur optimal," ujarnya saat dihubungi terpisah. Pemerintah Provinsi dijadwalkan akan merilis petunjuk teknis dan jadwal pasti pendaftaran pada September 2026.