Pj Gubernur BI Destry Temui Prabowo di Istana Negara

JAKARTA — Penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Minggu, 27 Juli 2026. Pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto itu turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sekaligus keponakan Presiden, Thomas Djiwandono.

Berdasarkan pantauan di lokasi, iring-iringan kendaraan dinas BI tiba di kompleks Istana sekitar pukul 09.30 WIB. Destry tampak hadir bersama sejumlah pejabat tinggi bank sentral. Kehadiran Thomas Djiwandono dalam pertemuan tersebut menandakan dimensi koordinasi fiskal-moneter dan pengelolaan investasi strategis yang menjadi agenda pembahasan.

Konfirmasi Pihak Istana dan Bank Sentral

Kepala Sekretariat Presiden, Pratikno, memberikan keterangan singkat kepada awak media bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian koordinasi berkala antara pemerintah dan otoritas moneter. "Ini forum konsultasi reguler. Presiden menerima langsung paparan mengenai kondisi makroekonomi terkini dan proyeksi ke depan," ujar Pratikno di kompleks Istana.

Pihak Bank Indonesia melalui Kepala Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso, mengonfirmasi bahwa agenda utama pertemuan mencakup pembahasan stabilitas nilai tukar rupiah, arah kebijakan suku bunga acuan BI Rate, serta sinergi pengelolaan instrumen moneter dalam menghadapi gejolak pasar keuangan global. "Pj Gubernur BI menyampaikan bahwa bank sentral terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.

Peran Strategis Thomas Djiwandono

Keterlibatan Thomas Djiwandono menjadi sorotan karena posisinya yang strategis sebagai Kepala BPI Danantara, lembaga yang mengelola investasi negara melalui sovereign wealth fund Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut, ia disebut memberikan paparan mengenai arus modal asing dan strategi optimalisasi aset negara untuk memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Seorang pejabat senior Kementerian Keuangan yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, dan BPI Danantara telah menjadi pola kerja baru pemerintahan Prabowo. "Presiden menginginkan tidak ada ego sektoral. Instrumen moneter, kebijakan fiskal, dan pengelolaan investasi harus berjalan seirama. Hari ini salah satu wujudnya," tutur pejabat tersebut.

Kondisi Ekonomi Terkini Sebagai Latar Pertemuan

Pertemuan ini berlangsung di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian. Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan per Juni 2026 berada pada level 2,78 persen secara tahunan, masih dalam rentang sasaran BI sebesar 2,5 plus minus 1 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah mengalami tekanan moderat terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir, dipicu oleh penguatan indeks dolar dan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

BI dalam Rapat Dewan Gubernur Juli 2026 sebelumnya telah memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen, melanjutkan stance hawkish yang diadopsi sejak awal tahun. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal dan mengelola ekspektasi inflasi.

Respons Pasar dan Pelaku Usaha

Pengamat ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Vid Adrison, menilai pertemuan ini penting sebagai sinyal koordinasi erat antara otoritas moneter dan pemerintah. "Pasar akan membaca ini sebagai komitmen bersama menjaga stabilitas. Kehadiran pimpinan Danantara menambah dimensi strategis, terutama terkait pengelolaan cadangan devisa dan investasi jangka panjang," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Kalangan perbankan menyambut positif langkah proaktif bank sentral. Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara, Sunarso, yang juga menjabat Direktur Utama BRI, menyatakan bahwa koordinasi yang solid antara BI dan pemerintah memberikan kepastian bagi sektor perbankan dalam menyusun strategi bisnis dan manajemen risiko. "Kami butuh sinyal yang jelas. Pertemuan ini memberikan gambaran arah kebijakan ke depan," tegasnya.

Destry Damayanti dan Mandat Transisi

Destry Damayanti menjabat sebagai Penjabat sementara Gubernur BI sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur BI sebelumnya pada Mei 2026. Sebelum menjabat posisi tersebut, ia merupakan Deputi Gubernur Senior BI yang membidangi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter. Pengangkatannya sebagai pejabat sementara berdasarkan Keputusan Presiden yang ditetapkan pada 20 Mei 2026.

Masa transisi kepemimpinan di bank sentral ini menjadi fase krusial karena bertepatan dengan proses persiapan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU tersebut mencakup pengaturan baru tentang independensi bank sentral dan pembentukan Dewan Moneter.

Pertemuan di Istana berakhir sekitar pukul 11.15 WIB. Destry meninggalkan kompleks Istana tanpa memberikan keterangan pers. Presiden Prabowo juga tidak muncul di hadapan wartawan yang telah menunggu sejak pagi. Namun demikian, pesan utama dari tertemuan ini telah tersampaikan melalui konfirmasi para pejabat terkait: stabilitas ekonomi nasional tetap menjadi prioritas utama dan dikelola melalui koordinasi lintas lembaga yang semakin terintegrasi.