Pj Gubernur BI Destry Rapat dengan Prabowo, Wamenkeu Turut Hadir

Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026. Dalam agenda yang berlangsung secara tertutup tersebut, hadir pula Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, menandai penguatan koordinasi lintas otoritas di tengah dinamika ekonomi global yang terus bergejolak. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan bank sentral tengah menyamakan langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

Agenda Tertutup di Istana

Berdasarkan pantauan di lapangan, rombongan BI yang dipimpin langsung oleh Destry Damayanti tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.30 WIB. Destry mengenakan setelan gelap khas kenegaraan, didampingi sejumlah pejabat tinggi BI yang tidak disebutkan identitasnya secara rinci. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi yang disampaikan kepada awak media seusai pertemuan, menandakan bahwa substansi pembicaraan bersifat strategis dan memerlukan penanganan internal lebih lanjut.

Rapat tertutup antara kepala negara dan penjabat gubernur bank sentral lazimnya membahas isu-isu sensitif yang berkaitan dengan arah kebijakan moneter, nilai tukar rupiah, inflasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi. Kehadiran Thomas Djiwandono, yang merupakan representasi Kementerian Keuangan, mempertegas bahwa pembahasan turut menyentuh aspek fiskal dan anggaran negara. Pola pertemuan semacam ini sejalan dengan tradisi koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah, yang mengamanatkan sinergi kebijakan demi kepentingan perekonomian nasional.

Peran Strategis Wamenkeu dalam Koordinasi

Kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam forum setingkat ini memberikan bobot tersendiri. Sebagai pejabat yang kerap menjadi juru komunikasi kebijakan fiskal, Thomas dikenal aktif dalam menyelaraskan program-program Kementerian Keuangan dengan langkah-langkah bank sentral. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemerintah dan BI telah menegaskan komitmen bersama untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, sekaligus memastikan likuiditas pasar keuangan tetap terjaga melalui operasi moneter yang terukur.

Keikutsertaan Wamenkeu mengindikasikan bahwa isu yang dibahas tidak hanya sebatas parameter moneter, melainkan juga menyangkut pengelolaan utang, stimulus fiskal yang tepat sasaran, dan upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi global. Kombinasi keahlian Destry Damayanti—yang sebelumnya merupakan Deputi Gubernur Senior BI dan dikenal piawai dalam manajemen moneter—dan kewenangan fiskal Thomas Djiwandono menciptakan sinergi yang dibutuhkan untuk merumuskan respons kebijakan yang komprehensif.

Dinamika Ekonomi Global dan Urgensi Konsolidasi

Pertemuan ini berlangsung di saat perekonomian global sedang menghadapi sejumlah ketidakpastian. Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode-periode sebelumnya telah menyuarakan kewaspadaan terhadap eskalasi tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, dan volatilitas pasar keuangan yang dipicu oleh kebijakan suku bunga bank sentral negara-negara maju. Di sisi domestik, inflasi inti masih berada dalam kisaran sasaran, namun tekanan dari sisi pangan dan energi tetap memerlukan pemantauan ketat.

Nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian utama. Dalam beberapa pekan terakhir, rupiah bergerak cenderung stabil, meskipun tetap rawan terhadap arus keluar modal asing. Langkah BI untuk terus melakukan intervensi di pasar valuta asing dan memperkuat instrumen operasi moneter menjadi strategi kunci. Sementara itu, dari sisi fiskal, pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan belanja prioritas untuk menjaga momentum pertumbuhan, termasuk melalui program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas.

Kepemimpinan Destry Damayanti di Bank Indonesia

Destry Damayanti memangku jabatan sebagai Penjabat Sementara Gubernur BI setelah Dewan Gubernur menetapkannya berdasarkan mekanisme internal yang diatur dalam Undang-Undang. Sebelumnya, Ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, posisi yang telah memberinya pengalaman mendalam dalam mengelola empat pilar utama bank sentral: moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah. Penunjukannya sebagai penjabat sementara dipandang sebagai langkah yang menjaga kesinambungan kebijakan, mengingat Ia telah terlibat dalam seluruh proses pengambilan keputusan strategis BI di periode sebelumnya.

Pertemuan dengan Presiden Prabowo ini adalah salah satu dari serangkaian koordinasi rutin yang akan terus berlanjut. Meskipun tidak ada keterbukaan rinci dari pihak istana maupun BI, sinyal yang tecermin adalah adanya kesamaan pandangan antara otoritas fiskal dan moneter dalam menghadapi tantangan eksternal. Langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, baik berupa penyesuaian suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate, kebijakan makroprudensial, ataupun instrumen fiskal baru, akan sangat bergantung pada perkembangan data terkini dan hasil evaluasi bersama yang sedang berlangsung.

Pengamat ekonomi menilai bahwa pertemuan semacam ini merupakan fondasi penting bagi kredibilitas kebijakan. Ketika bank sentral dan pemerintah berada dalam satu irama, pasar cenderung memberikan respons positif, tecermin dari stabilitas imbal hasil obligasi dan aliran modal asing yang lebih terkelola. Oleh karena itu, publik dan pelaku pasar kini menanti arahan lebih lanjut yang dapat menjadi panduan dalam memperhitungkan prospek investasi dan konsumsi pada paruh kedua tahun 2026.

Destry sendiri dalam berbagai forum terakhirnya menekankan pentingnya bauran kebijakan antara moneter dan fiskal sebagai benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Ia kerap mengutip data bahwa koordinasi yang solid antara Kementerian Keuangan dan BI telah berhasil membawa inflasi kembali ke target 3,0% plus minus 1% lebih cepat dari perkiraan awal. Hal ini menjadi modal berharga untuk menghadapi risiko-risiko baru yang mungkin timbul dari ketidakpastian global.

Dengan demikian, pertemuan di Istana Kepresidenan pada Senin sore itu tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi institusional, melainkan penegasan kembali komitmen bersama untuk menjaga perekonomian nasional tetap pada jalur yang tangguh. Ke depan, masyarakat dan pelaku usaha menunggu rilis resmi yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan pascapertemuan strategis tersebut.