Pj Gubernur BI Destry Damayanti Rapat dengan Presiden Prabowo

Jakarta, Apaberita – Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti bersama jajaran Dewan Gubernur menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (27/7/2026). Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai representasi otoritas fiskal.

Pembahasan Inti: Stabilitas Makroekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Rapat koordinasi ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Berdasarkan dokumen rapat yang diterima redaksi, Bank Indonesia melaporkan perkembangan terkini indikator moneter, termasuk proyeksi inflasi tahunan yang diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2026. Destry Damayanti menegaskan bahwa tekanan eksternal, terutama dari kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat dan fragmentasi geopolitik, masih menjadi risiko utama bagi perekonomian domestik. "Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Cadangan devisa per akhir Juni 2026 tercatat sebesar 145,8 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," ungkap Destry dalam paparannya.

Thomas Djiwandono, yang duduk di samping Presiden Prabowo, memberikan perspektif fiskal dengan menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hingga semester pertama, penerimaan negara mencapai 1.128 triliun rupiah atau 49,2 persen dari target, sementara belanja negara terealisasi 1.062 triliun rupiah. Defisit APBN masih terkendali di level 1,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, sinergi fiskal-moneter yang telah dijalin melalui berbagai forum, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi.

Instruksi Presiden: Responsif dan Antisipatif

Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya, menekankan pentingnya postur responsif dan antisipatif terhadap setiap gejolak eksternal. "Saya meminta seluruh jajaran BI, Kemenkeu, dan kementerian terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai dinamika global menghambat momentum pertumbuhan yang sudah kita bangun. Stabilitas ekonomi adalah fondasi utama pembangunan nasional kita," tegas Presiden Prabowo di hadapan peserta rapat. Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus pada penguatan sektor riil, terutama industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dinilai rentan terhadap fluktuasi harga dan akses pembiayaan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bank Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan operasi moneter pro-pasar, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, guna menjaga imbal hasil obligasi tetap menarik. Di sisi fiskal, pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk meredam dampak gejolak harga pangan global.

Peran Strategis Pj Gubernur BI

Destry Damayanti memimpin rapat ini dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sementara Gubernur BI, menggantikan Perry Warjiyo yang tengah menjalani cuti medis. Pengangkatan Destry efektif sejak 15 Juni 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19/P Tahun 2026. Selama 15 tahun berkarier di bank sentral, Destry dikenal sebagai pakar moneter yang memiliki pengalaman mendalam di bidang makroprudensial dan sistem pembayaran. Bersamanya hadir Deputi Gubernur Senior Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Doni Primanto, dan Deputi Gubernur Juda Agung. Kehadiran jajaran lengkap pimpinan BI menandakan bobot strategis pertemuan ini di tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompleks.

Thomas Djiwandono, yang sejak 2024 menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Bidang Fiskal, juga memiliki peran krusial sebagai jembatan komunikasi antara Presiden dan tim ekonomi. Keponakan Presiden Prabowo ini sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra dan anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan. Kehadirannya dalam rapat ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa koordinasi kebijakan ekonomi berada di level tertinggi.

Proyeksi dan Langkah Lanjutan

Dari hasil rapat koordinasi ini, disepakati tiga langkah prioritas yang akan ditempuh dalam jangka pendek. Pertama, Bank Indonesia akan mempertimbangkan penyesuaian suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus mendatang dengan mencermati perkembangan nilai tukar dan inflasi inti. Kedua, pemerintah akan menerbitkan instrumen SBN ritel baru untuk menyerap likuiditas sekaligus membiayai defisit. Ketiga, dibentuknya satuan tugas koordinasi harian antara BI, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memonitor pergerakan pasar secara real-time.

Para analis ekonomi menyambut positif pertemuan ini. Ekonom Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menyatakan bahwa sinyal koordinasi yang kuat dari level tertinggi dapat meredam ekspektasi negatif pelaku pasar. "Dalam situasi flight to quality akibat ketidakpastian global, komunikasi kebijakan yang terpadu menjadi sangat vital. Pertemuan ini menunjukkan kepada investor bahwa otoritas fully committed menjaga stabilitas," ujarnya. Pasar keuangan diharapkan merespons positif pada pembukaan perdagangan Senin besok, dengan proyeksi penguatan rupiah dan penurunan imbal hasil obligasi jangka panjang.