Pemprov Jabar Integrasikan 65 RSUD dan RS Pusat Jamin Layanan Kesehatan Warga

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperluas jaringan kerja sama layanan kesehatan yang melibatkan 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Barat, sejumlah rumah sakit milik pemerintah pusat, serta beberapa rumah sakit swasta. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan tersebut dilaksanakan di Kantor Wali Kota Depok pada Rabu (7/10/2026) dan disaksikan langsung olehGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Langkah strategis ini ditetapkan untuk memperkuat jaminan perlindungan kesehatan sekaligus mempermudah warga mengakses layanan medis, termasuk ketika membutuhkan perawatan darurat di luar daerah domisili administratif mereka. Melalui sistem terintegrasi yang disepakati dalam perjanjian tersebut, warga Jawa Barat dipastikan tetap memperoleh penanganan medis di mana pun berada.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kendala rujukan, persoalan administrasi, hingga hambatan pembiayaan dan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan pengobatan. Menurutnya, negara wajib hadir dan memastikan seluruh rakyat terlindungi saat menghadapi kondisi kritis atau sakit.

"Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu," ujar Dedi Mulyadi dalam sambutannya pada acara penandatanganan tersebut.

Pernyataan itu menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menempatkan perlindungan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan sekadar program administratif. Kebijakan ini juga menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

RS Rujukan Nasional dan Spesialis Masuk Skema Kerja Sama

Sejumlah rumah sakit rujukan nasional milik pemerintah pusat yang masuk dalam kerja sama ini antara lain RSPAD Gatot Soebroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, serta RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Ketiga institusi tersebut dikenal sebagai fasilitas kesehatan dengan kapasitas penanganan kasus kompleks dan menjadi tujuan rujukan utama dari berbagai daerah.

Selain itu, kerja sama juga mencakup rumah sakit rujukan spesialis seperti RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, hingga RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu. Kehadiran sejumlah rumah sakit khusus itu dinilai krusial karena banyak kasus memerlukan penanganan subspesialis yang tidak tersedia di RSUD kabupaten maupun kota.

Dalam skema yang disepakati, pasien dari Jawa Barat yang membutuhkan layanan di fasilitas kesehatan tersebut tidak lagi terkendala oleh persoalan rujukan berjenjang yang selama ini kerap menghambat penanganan. Pemerintah provinsi memastikan koordinasi antarfasilitas kesehatan berjalan dengan mekanisme yang telah ditetapkan bersama.

Penguatan Jaminan Kesehatan bagi Warga

Kebijakan ini juga menjadi bentuk penguatan jaminan kesehatan yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang integrasi layanan sebagai keharusan, bukan pilihan.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata ketika ada warga yang kesulitan mengakses pengobatan. Ia menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan.

Melalui perjanjian kerja sama tersebut, persoalan administrasi kepesertaan, pembiayaan, hingga perbedaan domisili diharapkan tidak lagi menjadi alasan penundaan penanganan medis. Setiap rumah sakit yang tergabung dalam jaringan ini memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sinergi Lintas Institusi sebagai Fondasi Layanan

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga rumah sakit swasta. Sinergi lintas institusi tersebut dinilai sebagai fondasi penting bagi terwujudnya layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pemerintah provinsi menargetkan integrasi ini dapat menekan angka rujukan yang tidak perlu, mempercepat penanganan kasus gawat darurat, serta meningkatkan mutu pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh layanan yang seharusnya tersedia di daerah terdekat.

Sejumlah kepala daerah dan pimpinan rumah sakit yang hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Mereka berkomitmen menjalankan ketentuan yang telah disepakati, termasuk pelaporan berkala dan evaluasi bersama guna memastikan implementasi berjalan sesuai keputusan yang ditetapkan.

Dengan disahkannya perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa perlindungan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Warga Jawa Barat diharapkan dapat merasakan langsung manfaat dari layanan yang semakin terintegrasi, tanpa lagi terhalang sekat administratif maupun kendala pembiayaan.