Pemprov DKI Masih Kaji Tarif Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan masih melakukan evaluasi terhadap rencana penerapan tarif integrasi transportasi umum yang mencakup layanan Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), dan Lintas Rel Terpadu (LRT). Hingga Selasa (31/1/2023), kebijakan tersebut belum ditetapkan secara resmi dan masih berada dalam tahap pengkajian menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rencana tarif integrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyatukan sistem pembayaran tiga moda transportasi massal utama di Ibu Kota dalam satu skema tarif yang terjangkau. Dengan skema tersebut, penumpang yang berpindah dari satu moda ke moda lainnya tidak lagi dikenakan biaya penuh pada setiap perjalanan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa proses evaluasi dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keberlanjutan operasional operator hingga kemampuan anggaran daerah dalam menanggung subsidi.

"Kami masih melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi ingin memastikan bahwa tarif integrasi yang ditetapkan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan layanan," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Jakarta, Selasa.

Evaluasi Menyeluruh Tiga Moda Transportasi

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengkajian tarif integrasi melibatkan sejumlah operator, yakni PT Transportasi Jakarta selaku pengelola Transjakarta, PT MRT Jakarta, serta PT LRT Jakarta. Ketiga operator tersebut berada dalam ekosistem integrasi transportasi yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyatukan layanan angkutan umum di wilayah Ibu Kota.

Saat ini, tarif Transjakarta ditetapkan sebesar Rp3.500 per perjalanan dengan sistem tarif tetap. Adapun tarif MRT Jakarta bersifat progresif berdasarkan jarak tempuh, sedangkan LRT Jakarta menerapkan skema tarif yang berbeda dari dua moda lainnya. Perbedaan skema inilah yang menjadi salah satu fokus utama dalam proses evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan bahwa integrasi tarif tidak hanya berkaitan dengan penyatuan harga tiket, tetapi juga mencakup integrasi fisik antarmoda, integrasi sistem pembayaran, serta penataan rute agar perpindahan penumpang berjalan lebih efisien dan nyaman.

Pertimbangan Subsidi dan Anggaran Daerah

Salah satu aspek yang dikaji secara mendalam adalah besaran subsidi yang harus disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pemerintah provinsi selama ini memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) kepada operator transportasi umum agar tarif tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Apabila tarif integrasi diberlakukan dengan batas atas tertentu, selisih antara tarif yang dibayarkan penumpang dan biaya operasional sesungguhnya akan menjadi beban subsidi pemerintah daerah. Oleh karena itu, perhitungan dilakukan secara cermat agar kebijakan tersebut tidak mengganggu postur anggaran daerah secara keseluruhan.

"Setiap keputusan tarif harus dihitung secara matang. Kami menindaklanjuti arahan pimpinan agar kebijakan ini berkeadilan, baik bagi penumpang maupun bagi keberlanjutan keuangan daerah," kata dia.

Menunggu Keputusan Resmi Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa penetapan tarif integrasi akan dituangkan dalam keputusan resmi setelah seluruh proses evaluasi dinyatakan rampung. Kebijakan tersebut akan diumumkan kepada publik sebelum diberlakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan skema tarif baru.

Sebelum disahkan, hasil pengkajian akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama jajaran terkait, termasuk operator transportasi dan perangkat daerah lain. Dasar hukum penerapan tarif akan ditetapkan melalui peraturan gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum

Kebijakan tarif integrasi diharapkan menjadi terobosan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Dengan biaya perjalanan yang lebih hemat, pemerintah daerah menargetkan jumlah pengguna kendaraan pribadi dapat berkurang secara bertahap.

Selain menekan biaya perjalanan warga, integrasi tarif juga dinilai berperan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas serta menurunkan tingkat polusi udara di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus memperbaiki kualitas layanan transportasi publik agar semakin nyaman, aman, dan tepat waktu.

Hingga keputusan resmi ditetapkan, masyarakat diminta tetap menggunakan tarif yang berlaku saat ini pada masing-masing moda. Informasi mengenai perkembangan kebijakan tarif integrasi akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah daerah.