Pemprov Bali Prioritaskan Kendaraan Listrik, PAD Turun Tak Jadi Soal

DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menegaskan tidak mempermasalahkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini ditopang dominan oleh sektor kendaraan bermotor konvensional. Kebijakan tersebut diambil sebagai konsekuensi logis dari komitmen mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di wilayahnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha, menyatakan pihaknya telah menghitung dampak kebijakan itu terhadap struktur penerimaan daerah. Menurutnya, penurunan penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan risiko yang telah diperhitungkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang.

"Kami tidak khawatir karena ini bagian dari transformasi. Yang kami kejar bukan sekadar angka PAD jangka pendek, melainkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata Bali yang berkelanjutan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penerimaan Daerah di Denpasar.

Penerimaan Kendaraan Konvensional Masih Dominan

Berdasarkan data Bapenda Bali, kontribusi sektor kendaraan bermotor terhadap PAD provinsi tercatat mencapai kurang lebih 60 persen dalam beberapa tahun terakhir. Komponen terbesar berasal dari BBNKB serta sumbangan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Struktur tersebut menjadikan Bali cukup rentan apabila terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi.

Namun Santha menegaskan, penurunan penerimaan dari kendaraan konvensional diproyeksikan tidak terjadi secara mendadak. Transisi menuju kendaraan listrik dinilai akan berlangsung bertahap seiring kesiapan infrastruktur pengisian daya serta meningkatnya pilihan model kendaraan yang tersedia di pasar. Pihaknya juga tengah menyiapkan instrumen penerimaan baru yang dapat menggantikan sumber PAD yang berpotensi berkurang.

"Kami sedang mengkaji struktur retribusi dan penguatan sumber penerimaan lain, termasuk sektor kepariwisataan. Dengan demikian, penurunan di satu sisi dapat dikompensasi dari sisi lain," tuturnya.

Dorongan Regulasi dan Insentif Kendaraan Listrik

Langkah Pemprov Bali sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah pusat maupun daerah didorong memberikan kemudahan, insentif fiskal, dan nonfiskal bagi masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan listrik.

Pemprov Bali menindaklanjuti kebijakan itu melalui serangkaian program, antara lain penyediaan fasilitas pengisian daya di kawasan publik, pengintegrasian kendaraan listrik dalam layanan transportasi umum, serta sosialisasi kepada pelaku usaha wisata. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa arah kebijakan ini merupakan bagian dari visi pembangunan daerah yang bertumpu pada ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan.

"Bali harus menjadi contoh daerah yang berani mengambil keputusan strategis. Kami memilih jalan ini demi generasi mendatang, meski harus menerima konsekuensi penurunan penerimaan sementara," kata Koster dalam kesempatan terpisah.

Dukungan dan Catatan dari DPRD Bali

Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bali menyambut positif kebijakan tersebut, namun memberikan catatan penting terkait pengelolaan fiskal daerah. Anggota Komisi II DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, menekankan agar pemerintah provinsi menyusun proyeksi penerimaan yang realistis agar tidak mengganggu belanja daerah, khususnya program pelayanan publik.

"Kami mendukung pengembangan kendaraan listrik, tetapi harus ada perhitungan matang. Jangan sampai berkurangnya PAD berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat," ujarnya dalam Rapat Pleno DPRD Bali.

Senada dengan itu, kalangan pengusaha pariwisata berharap transisi energi di sektor transportasi dibarengi kepastian ketersediaan jaringan pengisian daya, terutama di kawasan wisata seperti Ubud, Kuta, dan Nusa Dua. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, menyatakan kesiapan pelaku industri wisata mendukung program pemerintah, dengan catatan infrastruktur pendukung dipercepat.

Secara keseluruhan, Pemprov Bali optimistis kebijakan ini akan memperkuat posisi daerah sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Penurunan PAD dari kendaraan konvensional dinilai sebagai biaya transisi yang wajar, sepanjang disertai strategi diversifikasi penerimaan dan penguatan tata kelola fiskal. Pemerintah provinsi berkomitmen melakukan evaluasi berkala bersama instansi terkait guna memastikan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga selama masa peralihan berlangsung.