tania-sari
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang mengerahkan sejumlah peralatan berat dan pompa air untuk menangani banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/10). Banjir tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya Sungai Batang Air Dingin hingga merendam sekitar 200 unit rumah di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, serta Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara.
Berdasarkan laporan sementara yang dihimpun dari lapangan, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, genangan air masih ditemukan di sejumlah titik terdampak hingga saat ini, sehingga penanganan darurat terus dilakukan secara intensif oleh tim gabungan yang diterjunkan ke lokasi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya untuk mengurangi risiko banjir berulang di wilayah tersebut. Ia menyatakan penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman warga.
"Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi," ujar Dody.
Mobilisasi Ekskavator dan Pompa Bergerak
Sebagai langkah tanggap darurat, BWS Sumatera V Padang menurunkan satu unit mobile flood pump atau pompa banjir bergerak di Kelurahan Ulak Karang Utara. Pengoperasian pompa bergerak ini ditujukan untuk mempercepat penyedotan genangan air yang masih menggenangi kawasan permukiman padat penduduk tersebut.
Selain itu, instansi tersebut juga melakukan mobilisasi dan pengoperasian satu unit ekskavator ke Lubuk Minturun. Pengerahan alat berat ini diperlukan untuk membersihkan material sedimen serta membuka aliran air yang tersumbat akibat luapan sungai, sehingga air dapat mengalir kembali secara normal menuju hilir.
Langkah-langkah darurat tersebut dilakukan secara paralel dengan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah daerah setempat. Koordinasi ini penting untuk memastikan proses evakuasi dan penanganan genangan berjalan efektif tanpa menimbulkan risiko baru bagi warga di sekitarnya.
Penanganan Permanen Masuk Rencana Induk 2026
Di luar upaya darurat, Kementerian PU telah memasukkan rencana penanganan permanen Sungai Batang Air Dingin ke dalam rencana induk penanganan tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan banjir yang berulang setiap kali curah hujan tinggi melanda kawasan tersebut.
Penanganan permanen tersebut meliputi pembangunan check dam atau bangunan pengendali sedimen, pembangunan tanggul, serta normalisasi sungai. Ketiga intervensi teknis ini dinilai strategis untuk meningkatkan kapasitas tampung aliran sungai sekaligus mengurangi potensi luapan yang selama ini menjadi penyebab utama banjir di Lubuk Minturun dan sekitarnya.
Pembangunan check dam berfungsi untuk menahan laju sedimen dari hulu, sehingga material yang terbawa arus tidak menumpuk di badan sungai. Sementara itu, pembangunan tanggul diarahkan untuk membatasi aliran air agar tidak meluber ke kawasan permukiman warga. Adapun normalisasi sungai dilakukan untuk memperlebar dan memperdalam penampang aliran sehingga kapasitas pengaliran air meningkat.
Fokus pada Pengurangan Risiko Berulang
Pemerintah menekankan bahwa kombinasi antara penanganan darurat dan rencana permanen ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengendalian banjir di wilayah hilir Sungai Batang Air Dingin. Dengan demikian, risiko kejadian serupa pada masa mendatang dapat ditekan secara signifikan.
Kementerian PU juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau kondisi sungai dan kawasan terdampak, terutama pada periode puncak musim hujan. Pemantauan dilakukan agar langkah antisipasi dapat diambil lebih awal sebelum banjir berdampak lebih luas terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat.
Peristiwa banjir di Padang ini menjadi pengingat bahwa penanganan berbasis pengurangan risiko bencana perlu dijalankan secara berkelanjutan. Selain infrastruktur fisik, kesiapsiagaan masyarakat dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi akibat dinamika cuaca ekstrem.
Comments (0)