Pemkab Lumajang Tegaskan Video Viral Erupsi Semeru adalah Hoaks

Pemerintah Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa video erupsi Gunung Semeru yang beredar luas di media sosial sejak 3 Juli merupakan konten palsu yang tidak memiliki dasar kebenaran. Keputusan penetapan status hoaks tersebut ditetapkan usai pelaksanaan Rapat Koordinasi lintas instansi di lingkungan pemerintah daerah, dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai penyebaran informasi bohong yang berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat pasca aktivitas vulkanik.

Penetapan Status Hoaks dalam Rapat Koordinasi

Dalam rapat yang digelar di lingkungan Pemkab Lumajang, tim terpadu yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta aparat keamanan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap konten yang diunggah akun YouTube @bencanapopuler pada 3 Juli. Hasil analisis menunjukkan bahwa rekaman yang diedarkan bukanlah peristiwa erupsi terkini, melainkan kompilasi cuplikan lama yang diedit sedemikian rupa untuk menyerupai kondisi bahaya aktual. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, materi tersebut ditetapkan sebagai hoaks yang dilarang untuk disebarluaskan.

Pada sesi Pleno verifikasi, tim penyidik menyampaikan bahwa tidak ada aktivitas vulkanik ekstrim yang tercatat dalam pemantauan resmi Gunung Semeru pada periode yang sama. Data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memperkuat kesimpulan bahwa status gunung berapi tersebut memang berada pada kondisi waspada, namun tidak terjadi letusan besar sebagaimana diimajinasikan dalam video palsu tersebut. Dengan demikian, keputusan yang disahkan dalam rapat menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghentikan penyebaran materi tersebut.

Dampak Penyebaran Informasi Menyesatkan

Penyebaran video erupsi palsu tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Lumajang, khususnya warga yang tinggal di kawasan lereng dan sekitar aliran sungai yang berpotensi dilalui awan panas. Beberapa warga dilaporkan mengalami kepanikan dan mulai mengungsi secara mandiri sebelum akhirnya diberikan klarifikasi oleh aparat desa dan petugas BPBD. Kondisi tersebut mengganggu stabilitas sosial dan mengalihkan fokus penanganan bencana yang seharusnya diarahkan pada mitigasi risiko berbasis data ilmiah.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa konten manipulatif semacam itu tidak hanya meresahkan publik, tetapi juga dapat mengaburkan informasi krusial dari instansi resmi. Apabila masyarakat terus-menerus dihadapkan pada berita bohong, kepercayaan terhadap sistem peringatan dini dan protokol evakuasi dapat menurun. Oleh karena itu, pihak berwenang mengingatkan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu mengenai bencana dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut dan Imbauan kepada Masyarakat

Sebagai bentuk menindaklanjuti hasil verifikasi, Pemkab Lumajang telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor setempat untuk melacak pemilik akun dan meminta platform digital terkait menurunkan konten tersebut. Langkah hukum akan diambil apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pembuatan dan penyebaran video hoaks guna memenuhi unsur pidana penyebaran berita bohong. Pemerintah juga memperkuat sistem pemantauan digital guna mendeteksi lebih awal penyebaran konten serupa di masa mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang dalam keterangan resminya menyampaikan,

"Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan video yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan seluruh informasi berasal dari kanal resmi pemerintah dan lembaga mitigasi bencana yang berwenang."