Oct 08, 2026
Politik

Pemkab Lumajang Bantah Video Viral Erupsi Semeru

Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menegaskan bahwa video yang memperlihatkan erupsi Gunung Semeru dan beredar luas di media sosial merupakan informasi palsu atau hoaks. Penegasan tersebut dis...

Pemkab Lumajang Bantah Video Viral Erupsi Semeru

Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menegaskan bahwa video yang memperlihatkan erupsi Gunung Semeru dan beredar luas di media sosial merupakan informasi palsu atau hoaks. Penegasan tersebut disampaikan menyusul maraknya penyebaran konten visual yang diklaim sebagai peristiwa letusan gunung setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut itu dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan otoritas setempat, video tersebut pertama kali diunggah oleh sebuah akun YouTube bernama @bencanapopuler pada 3 Juli. Konten itu kemudian menyebar secara masif lintas platform, termasuk percakapan grup aplikasi pesan instan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

"Kami memastikan bahwa video yang beredar tersebut tidak benar dan bukan merupakan peristiwa erupsi Gunung Semeru yang sebenarnya," tegas pejabat Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam keterangan resminya.

Kronologi Penelusuran dan Penyebaran Konten

Menurut penjelasan pemerintah daerah, langkah verifikasi dilakukan setelah menerima laporan dari warga yang resah akibat tayangan tersebut. Tim terkait kemudian menelusuri jejak digital unggahan dan menemukan sejumlah kejanggalan, baik dari sisi waktu perekaman maupun lokasi pengambilan gambar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa narasi yang disertakan dalam video tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Pemkab Lumajang menyatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat aktivitas vulkanik yang bersifat darurat sebagaimana digambarkan dalam konten viral itu. Pos pengamatan gunung api dilaporkan tetap melakukan pemantauan rutin dan tidak mencatat lonjakan aktivitas yang signifikan pada periode yang dipermasalahkan.

Penyebaran hoaks semacam ini dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman publik, terutama bagi warga yang bermukim di kawasan rawan bencana di lereng Semeru. Selain menimbulkan kepanikan, informasi keliru tersebut juga dapat mengacaukan alur komunikasi resmi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Imbauan kepada Masyarakat dan Pengelola Media Sosial

Pemerintah Kabupaten Lumajang mengimbau seluruh warga untuk tidak langsung mempercayai dan menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta merujuk pada kanal informasi resmi, seperti laman pemerintah daerah, akun media sosial instansi, serta keterangan dari Badan Geologi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.

"Kami mengajak masyarakat untuk melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi. Pastikan sumbernya kredibel dan berasal dari lembaga yang berwenang," ujar pejabat tersebut.

Selain itu, pengelola platform digital diharapkan memperkuat mekanisme moderasi terhadap konten kebencanaan yang tidak akurat. Langkah ini dipandang penting mengingat kecepatan penyebaran informasi di ruang digital sering kali melampaui kecepatan verifikasi.

Status Gunung Semeru dan Kesiapsiagaan Daerah

Meskipun video yang viral dinyatakan hoaks, Pemkab Lumajang menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap potensi erupsi Gunung Semeru tetap menjadi prioritas. Gunung tersebut memang memiliki karakteristik vulkanik yang aktif, sehingga pemantauan berkelanjutan dan kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana terus dilakukan.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa prosedur tanggap darurat, jalur evakuasi, serta titik pengungsian telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, dan relawan juga disebut berjalan secara berkala melalui rapat koordinasi kesiapsiagaan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah keputusan ditetapkan, antara lain penguatan sistem peringatan dini dan sosialisasi kepada warga di desa-desa sekitar lereng. Pemerintah kabupaten menegaskan bahwa setiap informasi resmi mengenai status gunung akan disampaikan melalui saluran yang telah ditentukan, sehingga masyarakat tidak perlu bersandar pada kabar yang belum terverifikasi.

Pemkab Lumajang juga mengingatkan bahwa penyebaran berita bohong dapat berimplikasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena itu, masyarakat diminta bijak dalam bermedia sosial dan menindaklanjuti setiap informasi yang mencurigakan dengan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Dengan penegasan ini, pemerintah daerah berharap situasi di Lumajang tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terpengaruh oleh konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS putri-anggraini

Fact Checker Politik. Memverifikasi klaim publik, pidato pejabat, dan informasi viral. Anggota jaringan cek fakta Indonesia.

Comments (0)

User