Pemkab Bangkalan Bentuk Tim Khusus Tekan Pekerja Migran Ilegal

BANGKALAN — Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menetapkan pembentukan tim khusus sebagai langkah menindaklanjuti tingginya angka warga daerah itu yang berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Koordinasi yang melibatkan sejumlah perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan ketenagakerjaan di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Langkah ini diambil setelah pemerintah daerah mencatat bahwa sebagian warga masih memilih menempuh jalur ilegal untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), meskipun prosedur resmi telah tersedia. Tim khusus dibentuk untuk memperkuat fungsi pencegahan, pendataan, dan pengawasan terhadap arus keberangkatan warga ke luar negeri.

Fungsi dan Susunan Tim

Tim khusus tersebut diberi mandat melakukan verifikasi terhadap calon pekerja migran, mengawasi agen penempatan, serta menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai praktik perekrutan yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan PMI wajib dilakukan melalui mekanisme resmi yang diawasi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa tim akan bekerja lintas sektor, melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, kepolisian, imigrasi, serta pemerintah kecamatan dan desa. Sinergi itu dinilai penting karena jalur ilegal umumnya beroperasi melalui jaringan perekrutan tidak resmi hingga ke tingkat desa.

"Kami membentuk tim khusus ini agar penanganan pekerja migran ilegal tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi memiliki kewenangan yang harus disinkronkan," demikian disampaikan pejabat Pemkab Bangkalan dalam rapat koordinasi tersebut.

Pencegahan Berbasis Desa

Selain penindakan, tim diarahkan memperkuat pencegahan di tingkat desa melalui pendataan warga yang berencana bekerja ke luar negeri. Pemerintah desa diminta aktif melaporkan keberadaan calon pekerja migran kepada kecamatan agar dapat diverifikasi kelengkapan dokumennya sejak awal.

Pendekatan ini dinilai relevan mengingat pola rekrutmen ilegal sering memanfaatkan keterbatasan informasi warga mengenai persyaratan, biaya resmi, dan hak-hak ketenagakerjaan. Oleh karena itu, tim juga menyiapkan sosialisasi berkala mengenai prosedur penempatan, perlindungan hukum, serta mekanisme pengaduan bagi PMI maupun keluarganya.

Pemerintah daerah menekankan bahwa pekerja migran ilegal rentan mengalami berbagai persoalan, mulai dari penipuan biaya, penahanan dokumen, hingga tidak adanya jaminan perlindungan ketika terjadi sengketa kerja di negara penempatan. Kondisi tersebut menempatkan warga pada posisi lemah karena keberangkatan tidak tercatat dalam sistem resmi.

Koordinasi dan Pelaporan Berkala

Sebagai bagian dari keputusan rapat, tim khusus diwajibkan menyusun laporan berkala mengenai jumlah calon pekerja migran yang terverifikasi, kasus yang berhasil dicegah, serta kendala di lapangan. Hasil pelaporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi kebijakan penempatan dan pelindungan PMI di Bangkalan.

Pemkab Bangkalan juga membuka jalur pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya praktik perekrutan mencurigakan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan penempatan pekerja migran.

Dengan penetapan tim khusus ini, pemerintah daerah menyatakan komitmennya menekan angka keberangkatan nonprosedural sekaligus memastikan warga yang bekerja di luar negeri memperoleh perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut akan dievaluasi secara berkala dalam forum koordinasi lintas instansi di lingkungan Pemkab Bangkalan.