Pemerintah Tetapkan Lahan Poltekpar NHI Bandung sebagai Lokasi Sekolah Rakyat

Kementerian Pariwisata menetapkan alokasi sebagian lahan milik Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang berlokasi di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai area pengembangan Sekolah Rakyat. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Teknis yang digelar di Jakarta pada awal pekan kedua Juli 2024 untuk menindaklanjuti program prioritas pemerintah di sektor pendidikan vokasi dan pemberdayaan masyarakat. Lahan yang dialokasikan mencakup area seluas kurang lebih dua hektar di dalam kompleks kampus yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dasar berbasis komunitas.

Keputusan Alokasi Lahan

Dalam rapat koordinasi tersebut, pihak Kementerian Pariwisata bersama pimpinan Politeknik Pariwisata NHI Bandung menyepakati penggunaan aset tanah negara yang saat ini berstatus milik institusi pendidikan vokasi pariwisata. Lokasi tepatnya berada di Jalan Raya Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang merupakan salah satu kawasan strategis dengan aksesibilitas langsung ke jaringan transportasi utama menuju pusat Kota Bandung. Luas lahan yang disiapkan mencapai 2,1 hektar dan akan dikelola secara khusus untuk keperluan operasional Sekolah Rakyat tanpa mengganggu aktivitas akademik mahasiswa Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

"Penetapan lahan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mempercepat terwujudnya Sekolah Rakyat di wilayah Jawa Barat. Kami menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat," ujar Menteri Pariwisata dalam keterangan resmi seusai Rapat Koordinasi.

Keputusan alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan administratif yang melibatkan tim dari Kementerian Pariwisata, Badan Pengelola Aset Negara, serta pihak kampus. Proses verifikasi status tanah telah diselesaikan sebelum keputusan final diumumkan dalam forum rapat koordinasi. Seluruh prosedur pelimpahan penggunaan lahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di atas lahan Politeknik Pariwisata NHI Bandung direncanakan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2024. Anggaran untuk konstruksi gedung kelas, laboratorium sederhana, serta sarana pendukung lainnya akan bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Pariwisata yang telah disahkan dalam rapat pleno penganggaran. Nilai anggaran yang ditetapkan mencapai Rp18 miliar untuk tahap pertama yang mencakup pembangunan enam ruang kelas, perpustakaan, dan area bermain.

"Kami menegaskan bahwa pembangunan ini bukan pengalihan fungsi kampus, melainkan optimalisasi aset negara untuk memenuhi amanat program nasional. Fraksi di berbagai tingkatan telah menyampaikan dukungan terhadap percepatan realisasi proyek ini," tutur Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Tim teknis dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah membentuk satuan tugas bersama yang bertugas mengawasi implementasi pembangunan. Satgas tersebut akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres konstruksi guna memastikan target penyelesaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam keputusan rapat koordinasi. Selain itu, pihak berwenang juga akan menyusun kurikulum khusus yang mengintegrasikan unsur pariwisata dan kewirausahaan lokal bagi siswa Sekolah Rakyat.

Dampak dan Tindak Lanjut

Kebijakan alokasi lahan Politeknik Pariwisata NHI Bandung diharapkan mampu memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah Dayeuhkolot dan kawasan peri-urban Kabupaten Bandung. Dengan berbasis di lingkungan kampus vokasi pariwisata, Sekolah Rakyat tersebut juga dijanjikan akan memperoleh manfaat sinergis berupa pelatihan keterampilan, magang, dan eksposure langsung terhadap industri pariwisata sejak dini. Kapasitas awal sekolah ditargetkan untuk menampung 240 siswa pada tahun ajaran pertama.

Pemerintah daerah menyambut positif keputusan tersebut dan berencana menindaklanjuti dengan penyediaan tenaga pengajar dari formasi aparatur sipil negara serta bantuan operasional penyelenggaraan. Bupati Bandung dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema pembiayaan operasional melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan program setelah proses pembangunan fisik selesai dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata.

Ke depan, Kementerian Pariwisata menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model pengelolaan Sekolah Rakyat di lokasi tersebut. Apabila terbukti efektif, skema serupa berpotensi direplikasi di kampus-kampus vokasi pariwisata lainnya yang memiliki lahan idle atau area pengembangan. Penandatanganan nota kesepahaman resmi antara Kementerian Pariwisata, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, dan Pemerintah Kabupaten Bandung dijadwalkan akan dilangsungkan pada akhir Juli 2024 sebagai bentuk komitmen hukum pelaksanaan program.