Pemerintah Targetkan Akses Air Bersih 100 Persen pada 2024

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan akses air minum dan sanitasi layak mencapai 100 persen pada tahun 2024. Target ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang merata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, akses air minum layak telah mencapai 91,5 persen, sementara akses sanitasi layak baru mencapai 85,2 persen. Masih ada sekitar 8,5 persen rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum layak dan 14,8 persen rumah tangga yang belum memiliki sanitasi aman. Angka ini menunjukkan tantangan besar terutama di daerah pedesaan, kawasan timur Indonesia, dan permukiman kumuh perkotaan.

Program Unggulan Pemerintah

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Kementerian PUPR menggenjot program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang telah berjalan sejak 2008. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem air bersih dan sanitasi. Hingga tahun 2023, Pamsimas telah menjangkau lebih dari 30.000 desa di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional dan SPAM perkotaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang air minum dan sanitasi juga terus ditingkatkan. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 12,5 triliun untuk mendukung proyek-proyek air bersih dan sanitasi, naik dari Rp 10,8 triliun pada tahun sebelumnya.

Tantangan di Lapangan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Ahmad Zaki, mengungkapkan bahwa tantangan utama adalah kondisi geografis yang sulit di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. "Di daerah pegunungan dan kepulauan, biaya pembangunan infrastruktur air sangat tinggi. Kami mengoptimalkan teknologi tepat guna seperti penampungan air hujan dan sistem perpipaan gravitasi," ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Selasa (12/3/2024).

Aspek perubahan iklim juga menjadi perhatian. Kekeringan panjang dan penurunan muka air tanah mengancam keberlanjutan sumber air. Pemerintah mendorong konservasi sumber daya air dan penggunaan teknologi pengolahan air limbah menjadi air siap minum melalui program pengembangan water reuse.

Peran Masyarakat dan Swasta

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Air Minum (Aperasi), M. Faizal, menekankan pentingnya kerjasama dengan sektor swasta. "Kemitraan publik-swasta (PPP) dapat mempercepat investasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan air bersih. Beberapa PDAM sudah berhasil meningkatkan cakupan layanan lewat skema ini," jelasnya.

Di sisi sanitasi, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terus digalakkan untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan. Hingga 2023, sekitar 78% desa di Indonesia telah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF).

Pemerintah optimis target 100 persen akses air bersih dan sanitasi layak dapat tercapai pada akhir 2024. Namun, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Siti Nurjanah, mengingatkan bahwa capaian kuantitas harus diimbangi dengan kualitas layanan. "Akses harus berkelanjutan, air harus aman dikonsumsi, dan sanitasi harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan," katanya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak dapat terwujud sepenuhnya.