Pemerintah Sepakat Kebut Pemulihan Akses Jalan-Jembatan di Bener Meriah

Pemerintah bersama masyarakat dan seluruh elemen terkait telah mencapai kesepakatan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kesepakatan ini dihasilkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana yang digelar di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah.

Menteri Dalam Negeri merangkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memimpin langsung rapat yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta para tokoh masyarakat setempat. Dalam forum itu, seluruh peserta mendengarkan aspirasi warga terdampak dan menyelaraskan langkah prioritas yang akan segera dieksekusi.

“Kita telah menampung banyak masukan, dan semua pihak menyadari bahwa pemulihan akses jalan dan jembatan adalah kebutuhan paling mendesak agar warga bisa kembali beraktivitas normal. Kesepakatan ini menjadi komitmen kita bersama,” ujar Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com.

Prioritas Jalan dan Jembatan

Fokus utama percepatan adalah memulihkan konektivitas antarwilayah yang sempat terputus akibat longsor dan banjir bandang. Ruas jalan poros penghubung desa dan jembatan yang ambruk menjadi target penanganan tahap awal. Data sementara menunjukkan sedikitnya enam titik jalan kabupaten dan tiga jembatan rusak berat dan memerlukan pembangunan ulang.

Menurut laporan tim teknis di lapangan, putusnya akses telah menghambat distribusi hasil pertanian seperti kopi dan sayuran ke pusat pasar, serta menyulitkan anak-anak menuju sekolah. Oleh karena itu, dalam rapat disepakati bahwa tahap darurat akan difokuskan pada pembukaan jalur sementara dan pemasangan jembatan bailey, sembari proses konstruksi permanen berjalan.

Selain infrastruktur transportasi, rehabilitasi juga menyasar sistem drainase dan tanggul penahan banjir di sepanjang bantaran sungai yang meluap. Pemerintah daerah akan membentuk posko pemulihan yang melibatkan warga, sementara BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pendampingan teknis dan pendanaan. Semua pihak diminta bekerja secara serentak agar target pemulihan tiga bulan pertama bisa tercapai.

Rakor ini menjadi langkah awal yang konkret setelah status tanggap darurat dicabut. Pemerintah berharap, dengan adanya kesepahaman dan pembagian peran yang jelas, masyarakat Bener Meriah tidak lagi harus menunggu lama untuk kembali hidup dalam kondisi normal pascabencana.