Paripurna DPR, Banggar Serahkan Laporan Pembahasan RAPBN dan RKP 2027

Apaberita.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyerahkan laporan hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dalam rapat paripurna hari ini. Laporan yang telah melewati serangkaian diskusi lintas lembaga itu akan menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun RAPBN tahun 2027 secara resmi.

Rapat paripurna berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026). Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wijanto, dalam kesempatan tersebut membacakan laporan yang merupakan hasil pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia. Proses ini ditegaskan Wihadi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang, Tata Tertib DPR, dan surat resmi dari pimpinan dewan.

"Menindaklanjuti UU, Tatib, dan surat tersebut, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 sampai 29 Juni 2026," ujar Wihadi.

Pantauan Apaberita.com di lokasi, sesi paripurna tersebut dijadwalkan khusus untuk menerima laporan Banggar sebelum rancangan final disampaikan pemerintah. Selama tiga pekan pembahasan – mulai 9 hingga 29 Juni 2026 – Banggar menggelar rapat maraton untuk menyelaraskan asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang akan menjadi fondasi rancangan APBN 2027.

Beberapa parameter utama yang dibahas mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga acuan, harga minyak mentah, dan volume lifting migas. Seluruh fraksi di DPR, menurut Wihadi, telah menitipkan catatan dan pandangan terhadap usulan pemerintah. Masukan tersebut kini telah terangkum dalam laporan yang diserahkan hari ini untuk mendapatkan pengesahan sebagai rekomendasi resmi parlemen.

Langkah berikutnya, pemerintah akan memanfaatkan laporan Banggar tersebut sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN 2027. Parlemen menargetkan seluruh proses pembahasan berjalan sesuai jadwal agar APBN 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan langsung menjawab kebutuhan prioritas nasional, termasuk penguatan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan ekonomi berkelanjutan.