OTT Deja Vu KPK: Bupati Kuansing dan Langkat Tersandung Kasus Serupa

Apaberita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencatatkan sejarah kelam dalam penegakan hukum di Tanah Air. Hanya dalam hitungan hari, lembaga antirasuah itu meringkus dua kepala daerah aktif secara berturut-turut. Mereka adalah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Bupati Langkat, Syah Afandin. Uniknya, keduanya terjerat dalam pusaran kasus identik, yaitu dugaan suap.

Dua penangkapan ini menjadi sorotan tajam publik, mengingat pola yang nyaris sama—baik dari segi waktu maupun modus operandi. KPK disebut bergerak cepat setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait transaksi gelap di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut.

Bupati Kuansing: Warisan Korupsi yang Berulang

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman Amby mengejutkan banyak pihak, namun jika ditelisik lebih dalam, peristiwa ini bak deja vu. Suhardiman naik tahta sebagai Bupati Kuansing justru setelah pendahulunya, Andi Putra, dijemput KPK dalam OTT pada Oktober 2021. Alih-alih membersihkan nama baik daerah dan menghindari praktik kotor, Suhardiman justru terperosok ke lubang yang sama.

"Ini bukan sekadar kesalahan personal, melainkan potret nyata betapa sistem pengawasan dan regenerasi kepemimpinan di daerah masih sangat rentan terhadap korupsi berantai," demikian analisis yang dihimpun Apaberita.com dari laporan internal KPK.

KPK mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan dokumen yang diduga terkait dengan pengurusan proyek di lingkungan Pemkab Kuansing. Suhardiman Amby kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami aliran dana dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.

Bupati Langkat Turut Terjerat

Hampir bersamaan, Bupati Langkat Syah Afandin juga ditangkap pada OTT terpisah. Meski detail kasus masih terus didalami, koridor dugaan tetap menjurus pada suap pengadaan barang dan jasa. Langkat yang sebelumnya juga sempat dihantam kasus korupsi kepala daerah sebelumnya, kini kembali tercoreng oleh ulah pemimpin barunya.

Penangkapan dua bupati dalam satu pekan menegaskan bahwa kampanye antikorupsi masih harus berdarah-darah. KPK menegaskan akan terus memproses hukum tanpa pandang bulu, termasuk menjerat pihak-pihak yang mencoba menghalangi penyidikan.

Laporan Apaberita.com menyebutkan, kedua bupati tersebut saat ini ditahan di rumah tahanan KPK untuk masa penahanan awal 20 hari. Keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang suap dan gratifikasi.

Kasus ini sekaligus menjadi alarm bagi para kepala daerah lain bahwa regenerasi kepemimpinan tidak cukup hanya melalui pemilihan, tetapi juga integritas mutlak diperlukan untuk memutus rantai korupsi yang sudah akut.