OJK Dalami Dugaan 15 Pialang Asuransi Ilegal

Apaberita.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendalami sejumlah kasus dugaan pelanggaran di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Pelanggaran tersebut mencakup usaha pialang tanpa izin hingga perusahaan-perusahaan asuransi, reasuransi, dan dana pensiun yang bermasalah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa ada 15 entitas usaha yang diduga menjalankan bisnis pialang asuransi dan reasuransi tanpa mengantongi izin dari regulator. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan tersebut.

"Melakukan pendalaman lanjutan terhadap 15 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin," terang Ogi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK secara virtual, Selasa (7/7/2026).

Langkah tegas OJK ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membersihkan industri jasa keuangan dari praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Pialang asuransi memegang peranan penting sebagai perantara antara tertanggung dan perusahaan asuransi, sehingga kegiatan tanpa izin berpotensi menimbulkan risiko hukum dan finansial bagi nasabah.

OJK menekankan bahwa setiap entitas yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa pengawasan yang memadai, praktik pialang gelap dapat mengakibatkan nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, terutama saat terjadi sengketa klaim atau wanprestasi.

Selain mendalami 15 entitas pialang ilegal, OJK juga terus memonitor kesehatan perusahaan-perusahaan di sektor PPDP. Pengawasan ini mencakup aspek likuiditas, solvabilitas, hingga kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Ogi menyampaikan bahwa pengawasan akan semakin diperkuat untuk mencegah munculnya perusahaan bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih jasa pialang asuransi. OJK menyediakan kanal informasi dan pengaduan bagi publik yang ingin mengecek status keabsahan suatu entitas atau melaporkan indikasi pelanggaran. Langkah preventif ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah korban dari praktik ilegal yang kian marak di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi.

Hingga berita ini diturunkan, OJK belum merilis secara detail nama-nama entitas yang diduga ilegal tersebut. Namun, otoritas berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses pendalaman selesai dilakukan, termasuk kemungkinan pengenaan sanksi administratif atau serah terima perkara ke ranah pidana jika ditemukan bukti pelanggaran yang cukup.